Tandaseru — Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara menggelar konferensi pers di Hotel Molokai Pulau Morotai Rabu (6/10) terkait pemerasan oleh oknum Konsultan Manajemen Balai (KMB) terhadap Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara.
Kepala BWS Maluku Utara, Kalpin Nur mengatakan, P3TGAI adalah kegiatan padat karya yang bertujuan meningkatkan prasarana irigasi yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat petani.
“Tujuan dari P3TGAI adalah agar petani dapat meningkatkan hasil panennya, merasa ikut memiliki prasarana irigasi serta mendapatkan penghasilan tambahan selama masa pelaksanaan pekerjaan/konstruksi saluran irigasi terutama di masa pandemi seperti ini,” tuturnya.
Tindakan yang telah dilakukan oleh oknum KMB yakni SH dan AM, kata Kalpin, membuat BWS kecewa. Pasalnya keduanya telah melakukan pungutan liar atau pemerasan terhadap kelompok P3A tersebut.
“Kami merasa sangat kecewa karena oknum KMB yang seharusnya membantu mendampingi petani malah justru melakukan pemerasan. Terus terang ini juga mencoreng nama institusi kami, padahal mereka sendiri tahu bahwa program ini merupakan bantuan langsung tunai yang diperuntukkan untuk kesejahteraan petani dan meningkatkan ekonomi. Ini malah keduanya memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini. Masyarakat sudah susah malah dibuat lebih susah. Dengan adanya pungli tentunya target capaian yang telah ditentukan oleh P3A tidak dapat optimal, dan yang lebih memprihatinkan lagi masyarakat petani yang ikut bekerja tentunya tidak mendapatkan penghasilan tambahan seperti yang diharapkan,” papar Kalpin.
“Pungli yang dilakukan oleh oknum KMB ini juga tentunya tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Apalagi penggunaan uang negara dalam kegiatan P3TGAI ini juga harus dipertanggungjawabkan juga secara administrasi oleh P3A. Padahal menjadi KMB di BWS ini sudah diberikan honor yang cukup besar serta fasilitas yang memadai,” sambungnya.
Menurut Kalpin, dari segi pengawasan sebetulnya pihaknya sudah melakukan pengawasan yang cukup ketat.
“Sejak awal kegiatan pun kami sudah sering mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan pungli. Bahkan kami sedikit mengancam jika ada yang main-main dalam program ini maka kami tidak segan-segan untuk memecatnya dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini yang sering kami sampaikan di setiap pertemuan baik formal maupun non formal,” terangnya.
Tinggalkan Balasan