Tandaseru — Warga Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, menggelar demonstrasi dan pemboikotan aktivitas kantor lurah, Senin (23/8). Dalam aksinya, warga mendesak Wali Kota M. Tauhid Soleman mencopot Lurah Rizal Tomagola.
Aksi berlangsung di depan kantor lurah di Jl. Batu Angus.
Dalam aksi ini, warga menyatakan lurah selama ini tidak ada transparansi pada setiap kegiatan yang dilakukan.
Sejumlah kejanggalan terjadi selama kepemimpinan Rizal, mulai dari pemberhentian Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dilakukan secara sepihak, ditambah tidak adanya transparansi terkait alokasi anggaran Dana Kelurahan (DK) dan Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan (DPPK) sejak tahap pertama hingga kedua.
Koordinator Aksi, Acil dalam orasinya menegaskan, selama menjadi lurah, warga tidak pernah mengetahui berapa alokasi anggaran baik itu DK maupun DPPK. Bahkan, berdasarkan surat Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara nomor 0343/SRT/X/2017/Tte tanggal 26 Oktober 2017 telah disebutkan temuan tindakan maladministrasi penyimpangan prosedur, karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 43 TA 2017.
Dalam musrenbang yang dilakukan beberapa bulan lalu, sambung Acil, hanya ada 6 orang sebagai keterwakilan masyarakat Kelurahan Tarau yang hadir. Pasalnya, masyarakat tidak mengetahui adanya penyelenggaraan musrenbang tersebut.
“Laporan yang kami terima, ternyata berita acara sebagai kelengkapan administrasi musrenbang diakali oleh lurah dengan menandatangani berita acara,” ungkap Acil.
“Jadi lurah datang di tiap-tiap rumah warga, bukan pas ketika warga hadir di musrenbang,” sambungnya.
Acil menambahkan, belakangan ini ada sejumlah laporan masyarakat terkait perilaku lurah yang berbau premanisme. Hal ini menimbulkan keresahan warga.
“Ini sangat meresahkan masyarakat, karena lurah domisili di Tarau dan melakukan aktivitas ekonomi juga di Tarau. Sering mematok anggaran dengan jumalh yang besar dan alasannya tidak masuk akal,” cetusnya.
Bahkan masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi di kantor lurah juga sering dipersulit.
“Lurah ini jarang masuk kantor, dan kurang berbaur dengan masyarakat Kelurahan Tarau,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan