Tandaseru – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Dimulainya tahapan ini ditandai dengan pelaksanaan Apel Siaga dan Pencanangan SE2026 yang dipimpin langsung Bupati Ubaid Yakub di Pendopo Ngaku Re Rasai, Senin (15/6/2026).
Pendataan lapangan ini dijadwalkan berlangsung secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Hadir dalam apel tersebut Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Haltim.
Dalam amanatnya, Bupati Ubaid mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung dan menyukseskan SE2026 guna menghadirkan basis data ekonomi daerah yang akurat dan mutakhir.
“Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting dalam menyediakan data yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Karena itu, partisipasi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan,” ujar Ubaid.
Kualitas Data Tentukan Arah Kebijakan
Bupati dua periode ini juga menyoroti tantangan validasi dan akurasi di lapangan. Menurutnya, kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas secara door-to-door akan sangat menentukan ketepatan arah kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Ia berpesan agar seluruh petugas lapangan senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, dan mematuhi kode etik selama proses pendataan berlangsung.
“Jadilah pejuang data yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi kode etik. Data yang saudara kumpulkan akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan ke depan,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Ubaid memberikan apresiasi dan suntikan semangat kepada para petugas yang akan mulai turun ke lapangan di wilayah Bumi Limbot Fayfiye tersebut.
“Selamat bertugas. Mari bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi terwujudnya Satu Data Indonesia yang berkualitas,” pungkasnya.
Melalui SE2026 ini, Pemkab Haltim dan BPS berharap dapat menyediakan potret komprehensif mengenai kondisi ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan yang dilahirkan nantinya bisa lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.