Tandaseru – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting (HLM) di Hotel Bela Kota Ternate, Jumat (8/5/2026). Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan program unggulan bertajuk “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi” guna mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.
Rapat strategis tersebut dipimpin Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malut Handi Susila, serta dihadiri jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-Maluku Utara.
Dalam rapat tersebut, Sherly menginstruksikan penguatan sinergi lintas sektor menjaga tren inflasi tetap di bawah rata-rata nasional. Ia menekankan pentingnya transformasi menuju kemandirian pangan lokal agar tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Langkah strategis kita mencakup pembukaan 10.000 hektare sawah baru, target swasembada telur pada 2026, hingga perluasan kapasitas cold storage dan penyaluran KUR bagi nelayan,” ujar Sherly.
Selain itu, ia mendesak perluasan Gerakan Pasar Murah (GPM), subsidi ongkos angkut, serta percepatan digitalisasi pasar tradisional dengan menuntaskan masalah area tanpa sinyal (blankspot).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, memaparkan inflasi Maluku Utara pada April 2026 tercatat sebesar 0,80% (mtm). Angka ini meningkat dibanding Maret yang sempat mengalami deflasi 0,54% (mtm). Kota Ternate menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi, yakni 0,94% (mtm), yang dipicu kenaikan harga avtur dan sektor penyediaan makanan.
“Periode Idul Adha merupakan fase kritis. Komoditas seperti ikan segar, cabai rawit, beras, dan angkutan udara kerap memicu inflasi karena lonjakan permintaan di tengah keterbatasan pasokan,” jelas Handi.
Sebagai solusi, program “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi” akan melakukan intervensi dari hulu ke hilir. Di sisi hulu, dilakukan gerakan menanam “RINDANG BERSERI” (Rica dan Kangkung di pekarangan) serta modernisasi sarana tani dan nelayan. Di sisi hilir, TPID mengoptimalkan Kios Sigap Pangan dan memperkuat peran BUMD sebagai penyerap hasil produksi (off-taker).
Selain pengendalian harga, HLM ini juga menyepakati akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). TP2DD mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk belanja daerah serta perluasan kanal pembayaran QRIS untuk pajak dan retribusi di sektor transportasi dan pariwisata.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.