Paradoks Indonesia, Said Didu dan Mochtar Lubis

Oleh: Anwar Husen

Pemerhati Sosial/Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara

_______

SUDAH menjadi hukum besi dan lumrah diterima dalam sejarah perebutan kekuasaan politik, apalagi di level negara [presiden], yang menang menikmati kemenangannya. Dan yang kalah bersiap menunggu fase atau periode berikutnya, sembari berharap ada celah kebijakan yang jadi “ruang tembak” meruntuhkan akuntabilitasnya.

Tetapi fakta yang berkelindan di berbagai media mengesankan lain, yang menang tak selalu menikmati kemenangan. Dan yang mencolok dan mengkhawatirkan adalah mereka yang bermentalitas bunglon. Mudah berganti kulit. Tak ikut menembak. Tapi begitu perang usai, mereka yang paling depan mengisahkan heroisme dalam pertempuran.

Kegelisahan ini bisa di wakili Muhammad Said Didu lewat tulisannya di platform X, “Pendukung Prabowo vs Penikmat Kekuasaan Presiden Prabowo”.

Dari judulnya saja, bisa terbaca ada garis demarkasi tegas dan mengesankan ada “pertarungan” antara kelompok pendukung yang mengusung idealisme politik saat mendukung Prabowo di Pilpres lalu, yang mungkin saja berharap ada antitesa dengan kepemimpinan rezim sebelumnya yang mewariskan masalah bangsa yang luar biasa.

Yang mengikuti Said Didu, akan tahu sikap kritisnya. Menurutnya, ada kelompok pendukung cukup setia Prabowo Subianto sejak maju sebagai Capres/Cawapres mulai 2009, 2014, 2019 hingga 2024, yang tak berada dalam kekuasaan, apalagi di arus utamanya sebagai suporting filosofi kebijakan. Tapi kelompok ini terus memberi kritik untuk mengingatkan Presiden Prabowo dengan niat baik, bahkan optimis kondisi masih mungkin berubah.

Mungkin maksud Said Didu ini menunjuk dirinya dan “kelompoknya”. Mereka terkesan tulus tak tergiur kekuasaan. Harapan mereka, landasan kebijakan yang arahnya telah diletakkan dan di gembar-gemborkan sejak 2009, tak bisa dibelokkan. Apalagi telah empat buku yang ditulis Prabowo, yang memuat obsesi dan cita-citanya terhadap masa depan Indonesia. Sebut saja, “Paradoks Indonesia”.

Beberapa waktu terakhir ini, memang cukup banyak kebijakan strategis negara yang beraroma kontoversial, yang menyeruak di ruang publik.

Semua ini dipicu fakta kebijakan yang tak selalu koheren. Dan yang paling menyita perhatian adalah plafon anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis [MBG] yang “melegenda” di postur APBN, impor mobil untuk program Koperasi Merah Putih [KMP], dan Sekolah Rakyat. Posisi Indonesia dalam “Board of Piece”, bentukan Presiden Donald Trump, paling seru menyita perhatian. Sebuah kebijakan strategis negara paling beresiko dan menentukan arah dan posisi politik Indonesia dalam percaturan global, tapi begitu gampang diputuskan tanpa nota persetujuan lembaga berwenang. Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari bahkan mengungkap banyak kebijakan Prabowo, lahir dari pidato, bukan perencanaan. Dari pidato, lalu segera dijadikan kebijakan tanpa melalui proses ketatanegaraan yang semestinya. Bisa jadi, gaya ini yang paling dikhawatirkan Said Didu dan kelompoknya.

Berikutya. Benar bahwa program MBG, KMP dan Sekolah Rakyat, adalah program populis yang idenya bagus. Di jalankan serentak tanpa strategi, prototype dan pilot project saja, yang bikin jadi kacau dan menyisakan banyak masalah.

Di 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran, hampir semua lembaga survei menyimpulkan kepuasan publik di atas 80 persen.

Di beberapa tulisan saya, bahkan turut memberi apresiasi selangit di momentum 100 hari itu. Padahal programnya belum berjalan. Tapi optimisme terlanjur tak terkejar. Itu semua karena publik terhipnotis statemen presiden yang super optimistik. Apalagi telah ada roadmap buku-buku sang presiden tentang cita-cita kemandirian dan kemakmuran.

Sekurang-kurangnya, ada dua alasan optimisme publik begitu tinggi, seperti juga yang terbaca dari dirilis lembaga survei: fakta masalah luar biasa yang diwariskan rezim sebelumnya, dan framing idealisme sang presiden sebagai sosok nasionalis sejati dan berkarakter negarawan “24 karat”. Tak salah. Justru itu mengesankan bahwa publik kita begitu mencintai negeri ini. Ini sebuah fakta psikologi yang normal.

Ada gejala psikologis yang disebut Disenchantment Effect, yakni situasi di mana rakyat yang dulunya memuja pemimpin kini melihat pemimpin tersebut penuh cela, yang menyebabkan hilangnya rasa kagum dan berubah menjadi ketidakpercayaan.

Paradoks Indonesia, juga bisa berarti paradoks yang menjadi ciri dan karakter manusia Indonesia. Hal yang telah lama diingatkan Mochtar Lubis dalam bukunya, Manusia Indonesia, Sebuah Pertanggungjawaban. Wallahua’lam. (*)