Safari Ramadan, Takjil, dan Kamera: Politik Popularitas di Bulan Suci

Oleh: Ilham Djufri, M.Kom

Sekretaris Pemuda ICMI Maluku Utara

_______

BULAN suci Ramadan selalu menjadi momentum spiritual yang sangat penting bagi umat Islam. Selama sebulan penuh, umat Muslim berusaha memperkuat hubungan dengan Tuhan melalui ibadah, memperbanyak sedekah, serta menumbuhkan empati kepada mereka yang kurang beruntung. Masjid-masjid dipenuhi jamaah, kegiatan sosial semakin semarak, dan semangat kebersamaan terasa lebih kuat dari biasanya. Namun di tengah suasana religius tersebut, Ramadan juga sering berubah menjadi panggung sosial-politik yang dimanfaatkan sebagian pemimpin untuk membangun popularitas di hadapan publik.

Fenomena ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan safari Ramadan yang dilakukan oleh para pejabat dan elite politik. Hampir setiap malam, mereka hadir di berbagai masjid untuk berbuka puasa bersama, memberikan sambutan, menyerahkan bantuan, atau sekadar menyapa jamaah. Kegiatan tersebut sering disertai dengan pembagian takjil, santunan kepada anak yatim, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Secara kasat mata, kegiatan tersebut tampak sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Namun ketika kegiatan itu selalu diiringi oleh kehadiran kamera, dokumentasi media sosial, serta publikasi yang intens, muncul pertanyaan; apakah ini murni kepedulian sosial atau bagian dari strategi politik popularitas?

Di era digital, politik tidak lagi hanya berlangsung di ruang kebijakan, tetapi juga di ruang citra. Kamera menjadi instrumen penting dalam membangun persepsi publik. Setiap momen kebersamaan dengan masyarakat direkam, setiap pemberian bantuan difoto, dan setiap kunjungan ke masjid dipublikasikan secara luas. Foto seorang pemimpin yang membagikan takjil di jalan, duduk bersila bersama jamaah, atau berdoa bersama masyarakat dapat menjadi simbol kuat yang membangun narasi kedekatan dengan umat.

Masalahnya bukan pada kegiatan berbagi itu sendiri. Islam memang mendorong umatnya untuk bersedekah dan membantu sesama, terlebih pada bulan Ramadan. Namun kritik muncul ketika aktivitas sosial tersebut lebih menonjolkan dimensi simbolik daripada substansi kepemimpinan. Jika perhatian kepada masyarakat hanya muncul secara intens pada momen-momen tertentu seperti Ramadan atau menjelang tahun politik maka kegiatan tersebut berpotensi menjadi sekadar ritual pencitraan.

Ramadan memiliki makna spiritual yang mendalam: menahan diri, mengendalikan ego, serta memperkuat keikhlasan dalam berbuat baik. Ironisnya, ketika bulan suci ini dijadikan panggung politik, nilai-nilai tersebut justru bisa tereduksi. Sedekah yang seharusnya dilakukan dengan kerendahan hati berubah menjadi tontonan publik. Kegiatan keagamaan yang seharusnya sederhana menjadi bagian dari produksi citra yang dirancang untuk meningkatkan popularitas di hotel berbintang.

Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana agama sering dijadikan simbol politik. Kedekatan dengan masjid, aktivitas berbuka bersama umat dengan pemimpin yang non muslim, atau retorika religius dapat menjadi alat untuk membangun legitimasi moral di mata masyarakat. Dalam masyarakat yang religius, simbol-simbol keagamaan memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik. Karena itu, tidak mengherankan jika bulan Ramadan menjadi momentum yang sangat strategis bagi sebagian politisi untuk meningkatkan citra religius mereka.

Namun masyarakat perlu melihat fenomena ini secara lebih kritis. Kepemimpinan tidak seharusnya diukur dari seberapa sering seorang pejabat tampil dalam kegiatan keagamaan atau membagikan takjil kepada masyarakat. Ukuran yang lebih penting adalah kebijakan nyata yang dihasilkan, apakah kebijakan tersebut mampu mengurangi kemiskinan, memperbaiki layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembagian takjil mungkin hanya berlangsung beberapa menit di pinggir jalan, tetapi kebijakan yang adil dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Foto berbuka puasa bersama jamaah dengan pemimpin yang tidak berpuasa (non muslim) mungkin terlihat hangat di media sosial, tetapi keberpihakan terhadap rakyat seharusnya tercermin dalam keputusan politik yang konsisten sepanjang tahun.

Karena itu, Ramadan seharusnya menjadi momen refleksi bagi para pemimpin untuk memperkuat integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah publik. Kehadiran mereka di tengah masyarakat tentu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah ketulusan dan konsistensi dalam melayani rakyat.

Pada akhirnya, masjid, safari Ramadan, takjil, dan kamera tidak seharusnya menjadi alat untuk membangun popularitas politik di bulan suci. Seharusnya menjadi pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, kerendahan hati, dan komitmen yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika Ramadan hanya dijadikan panggung pencitraan, maka yang tersisa hanyalah simbol tanpa makna spiritual yang sesungguhnya. Wallahuwalam bissawab. (*)