Tandaseru – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menjanjikan penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan lapen di Loloda Utara, kabupaten Halmahera Utara, tahun 2027. Pembangunan tersebut direncanakan dimulai pada tahun anggaran 2026.

Sherly menjelaskan, dari total panjang jalan 17 kilometer yang membutuhkan pembangunan, Pemerintah Provinsi baru menganggarkan pembangunan 8 kilometer di tahun 2026. Sisa 9 kilometer lainnya ditargetkan tuntas tahun berikutnya.

“Tahun 2026 jalan lapen akan dibangun 8 kilo. Untuk jalannya dari total 17 kilo meter, 8 kilo sudah masuk di tahun 2026 dan sisanya tahun 2027 selesai,” ujar Gubernur di Tobelo, Jumat (12/12/2025).

Selain jalan, proyek ini juga menghadapi tantangan kebutuhan pembangunan jembatan beton di beberapa titik. Sherly menyebutkan ada empat titik yang membutuhkan jembatan dengan panjang antara 15 hingga 20 meter.

Pembangunan jembatan beton tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran yang signifikan, mencapai sekitar Rp 100 miliar. Anggaran besar ini belum masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, Sherly menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Total jembatan beton yang akan dibangun mungkin anggarannya Rp 100 miliar. Untuk jembatan belum masuk perencanaan, akan kita komunikasikan meminta bantuan ke Kementerian PU,” tandasnya.

Buruknya infrastruktur jalan dan jembatan di Loloda Utara telah berulang kali memakan korban jiwa. Pada Rabu (10/12/2025), seorang pasien anemia berinisial MP, yang merupakan seorang guru SD di Loloda Utara, meninggal dunia di dalam ambulans saat dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo. Perjalanan rujukan yang seharusnya cepat, harus memakan waktu hingga delapan jam karena kondisi jalan sirtu yang rusak parah, berlumpur, serta tantangan medan terjal dan sungai tanpa jembatan.

Kematian MP menambah daftar panjang korban akibat buruknya akses jalan di Loloda Utara, yang memaksa warga berjuang melawan penyakit sekaligus melawan infrastruktur.

Tragedi ini menjadi sorotan tajam bagi kegagalan pemerintah daerah menjamin hak kesehatan dan akses yang layak bagi warga Loloda Utara, sekaligus menjadi pengingat kritis atas janji pembangunan yang telah dikeluarkan.

Ika Fuji Rahayu
Editor
Ika Fuji Rahayu
Reporter