Tandaseru – Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir Soekarno Pulau Morotai, Intan Imelda Engelbert Tan, membenarkan bahwa pembayaran iuran sewa Rumah Susun Kesehatan (Rusun Nakes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, masuk melalui transfer ke rekening pribadinya.
Pengakuan ini disampaikan Intan, yang menjabat sebagai direktur RSUD selama kurang lebih empat tahun, saat menanggapi kasus yang saat ini tengah diaudit oleh Inspektorat Pemda Kabupaten Pulau Morotai.
Kesepakatan dengan Penghuni
Intan menjelaskan bahwa penarikan biaya sewa Rusun tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama dengan para penghuni, yang terdiri dari dokter, bidan, dan perawat.
“Kami sepakati dengan penghuni rumah rusun untuk melakukan penagihan biaya kepada penghuni Rusun per bulan,” ujar Intan, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, penagihan iuran tersebut terpaksa dilakukan karena biaya operasional Rusun sejak tahun 2019 tidak pernah melekat pada biaya operasional rumah sakit dan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak pernah memberikan dana hibah untuk operasional Rusun.
“Selama ini rumah rusun tidak pernah dapat biaya hibah dari Pemda. Makanya dilakukan kesepakatan dengan penghuni rumah rusun untuk penagihan biaya per bulan,” jelasnya.
Alasan Penggunaan Rekening Pribadi
Mengenai penggunaan rekening pribadi untuk menampung iuran, Intan membenarkannya dan menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut.
“Iya, karena tidak ada surat yang bisa dipakai untuk buat rekening. Makanya transfer melalui rekening saya,” katanya.
Ia menambahkan, ketiadaan surat-surat resmi terkait Rusun, termasuk sertifikat, menyebabkan sulitnya pembukaan rekening resmi. Oleh karena itu, melalui kesepakatan, iuran dimasukkan ke rekeningnya, di mana ia ditunjuk sebagai semacam bendahara.
Dana iuran tersebut, lanjut Intan, digunakan untuk membayar kebutuhan operasional umum Rusun, seperti biaya listrik untuk pompa air dan area umum, bukan untuk listrik per kamar yang dibayar sendiri oleh penghuni. Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk membayar gaji petugas seperti cleaning service, security, dan tukang sampah, yang gajinya tidak termasuk dalam format anggaran rumah sakit.
“Gaji petugas di rumah rusun itu tidak masuk dalam format rumah sakit. Jadi petugas di rumah rusun juga tersendiri. Sehingga gaji petugas yang kami bayar itu bervariasi, ada yang Rp 1,2 juta lebih ada juga Rp 1,5 juta untuk security,” tandasnya.
Pembayaran Mulai Menunggak
Intan Imelda Engelbert Tan juga menyebutkan bahwa pembayaran iuran sewa Rusun Nakes sempat berjalan cukup lancar, namun setelah memasuki tahun 2022, pembayaran mulai berkurang drastis.
“Ada yang bayar lancar, ada juga tidak, sehingga petugas klinik service dan satpam itu kami tidak mampu bayar lagi, karena banyak tunggakan dari penghuni kamar yang tidak bayar, malahan ada yang tahun-tahun tidak bayar,” tutupnya.
Sekadar diketahui, kasus dugaan pungli sewa Rusun Kesehatan ini saat ini sedang dalam proses audit oleh Inspektorat. Selain Intan Imelda Engelbert Tan, beberapa nama lain yang pernah menjabat direktur RSUD Soekarno di periode kepemimpinan yang berbeda adalah dr Julys Giscard, dr Novindra Humbas, dr Diana Pinangkaan, dan saat ini dr Christie Mamarimbing.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.