Eks Direktur RSUD Morotai Akui Tak Tahu Rincian Penggunaan Uang Sewa Rusun Kesehatan

Tandaseru – Mantan Direktur RSUD Ir. Soekarno, dr. Novindra Humbas, mengaku tidak mengetahui secara rinci penggunaan uang sewa Rumah Susun (Rusun) Kesehatan selama dirinya menjabat.

​Novindra mengungkapkan bahwa polemik pembayaran rusun sudah berlangsung sejak lama. Ia menyebut, keluhan terkait iuran sewa sebesar Rp400.000 per orang sudah pernah disampaikan para dokter yang menghuni rusun kepada Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Christian Pawane.

​”Terkait pengelolaan Rusun kan, sudah dari jaman BL mungkin tahun 2019 kali. Saya masuk menjabat itu tahun 2020 akhir, Oktober ke November,” katanya kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

​Novindra membeberkan bahwa Rusun tersebut memiliki kurang lebih 30 kamar yang tersebar di tiga lantai. Namun, ia menegaskan tidak mengetahui penggunaan uang sewa tersebut.

​”Jadi, saya tidak tahu berapa perorang bayar kamar rusun, karena jaman itu ada keluhan dari teman-teman rusun soal bayar rusun, mulai tahun 2021, 2022 dan 2023 itu sudah dikeluhkan,” ujarnya.

​Pengelolaan di Luar Rekening RSUD

​Novindra menjelaskan bahwa setiap tahun penghuni Rusun, terutama dokter spesialis, bergantian. Para dokter mengeluhkan sewa rusun karena setahu mereka, rusun seharusnya gratis.

​Dia mengaku tidak mengambil alih pengelolaan rusun karena sudah ada pihak yang mengelola. Namun, dia menekankan bahwa iuran tersebut tidak masuk ke rekening rumah sakit.

​”Iuran rusun masuk ke pengelola rusun dan uang itu dipakai untuk operasional rusun, tapi bukan rekening rusun dan masuk ke rekening pribadi, ya mungkin pengelola rusun sempat menjabat direktur juga,” jelasnya.

​Instruksi Bupati dan Penurunan Iuran

​Novindra menambahkan, saat gejolak iuran rusun mencuat, dia bersama rekan-rekan dokter pernah bertemu Bupati Rusli Sibua. Dalam pertemuan tersebut, para dokter mengeluhkan iuran sebesar Rp400.000 per orang.

​”Lansung Pak Bupati tanggapi untuk kasih gratis rusun,” timpalnya.

​Pada Maret hingga Juli 2025, saat menjabat direktur, Novindra mengaku sempat mengadakan rapat dan disepakati untuk mengurangi tenaga kebersihan (CS) dan keamanan (Security). Kesepakatan ini menyebabkan iuran turun menjadi Rp200.000 per orang.

​”Jadi Pak Bupati maunya gratis untuk Rusun. Jadi selama ini saya juga cek tidak ada rincian bayar security, CS, satpam, mereka cuman sampaikan lisan sih,” pungkasnya.