Oleh: Sukarman Hirto (Kang Apoy)

Pemerhati Budaya Maluku Utara

________

ADA sesuatu yang perlu kita pertanyakan secara serius dalam perjalanan pelestarian cagar budaya di Maluku Utara. Benteng Oranje bukan sekadar bangunan tua peninggalan kolonial. Ia adalah saksi perjalanan sejarah, ruang ingatan kolektif, dan bagian dari identitas sejarah Kota Ternate yang memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia.

Benteng Oranje telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional sejak tahun 2007. Namun, satu pertanyaan mendasar perlu diajukan: apakah pengakuan sebagai Cagar Budaya Nasional sudah sejalan dengan kualitas perlindungan, pengawasan, pengelolaan, dan pelestariannya?

Jangan sampai kita bangga dengan status nasional, tetapi gagal menunjukkan tanggung jawab nasional dalam menjaga warisan sejarah tersebut.

Sebagai pemerhati budaya, saya memandang bahwa keberhasilan pelestarian tidak cukup diukur dari keberadaan surat keputusan, papan nama, kegiatan seremonial, ataupun besarnya anggaran revitalisasi. Pelestarian harus dibuktikan melalui perlindungan keaslian bangunan, kepatuhan terhadap zonasi, pengawasan pemanfaatan kawasan, dokumentasi sejarah, kajian ilmiah, serta keterlibatan masyarakat dan komunitas budaya.

Kita perlu mempertanyakan sejauh mana lembaga yang memiliki mandat pelestarian telah menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan secara konsisten. Apabila masih terdapat persoalan perizinan, pembangunan fasilitas, pemanfaatan zona inti, dan lemahnya koordinasi antarlembaga, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Ini merupakan persoalan tata kelola pelestarian yang membutuhkan penjelasan terbuka dan pertanggungjawaban kelembagaan.

Evaluasi Kepala Balai: Bukan untuk Dihakimi Tanpa Pemeriksaan

Saya berpandangan bahwa Kementerian Kebudayaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI, khususnya dalam menjalankan mandat pelestarian cagar budaya di Maluku Utara.

Evaluasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari kambing hitam atau menjatuhkan seseorang berdasarkan opini pribadi. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah fungsi kelembagaan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Beberapa hal yang patut diperiksa antara lain:

  1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan perlindungan terhadap Benteng Oranje sebagai Cagar Budaya Nasional?
  2. Sejauh mana balai melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate, Tim Ahli Cagar Budaya, dan pemangku kepentingan kebudayaan?
  3. Bagaimana pengawasan terhadap pembangunan dan aktivitas pemanfaatan di kawasan Benteng Oranje?
  4. Apakah rekomendasi teknis dan kajian pelestarian telah disampaikan serta ditindaklanjuti secara konsisten?
  5. Bagaimana keterbukaan informasi mengenai program, anggaran, hasil pengawasan, dan capaian pelestarian di Maluku Utara?

Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelalaian, ketidakefektifan pelaksanaan tugas, atau kegagalan menjalankan tanggung jawab jabatan, maka pimpinan kementerian harus mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan evaluasi jabatan dan kepemimpinan.

Jangan Biarkan Warisan Sejarah Hanya Menjadi Objek Kegiatan

Maluku Utara tidak kekurangan sejarah. Maluku Utara memiliki kekayaan peradaban, kesultanan, situs sejarah, tradisi, dan pengetahuan lokal yang nilainya tidak dapat diukur hanya dengan angka anggaran. Benteng Oranje merupakan salah satu bukti bahwa sejarah Ternate memiliki hubungan penting dengan perjalanan sejarah dunia.

Karena itu, lembaga pelestarian tidak boleh hanya hadir ketika ada kunjungan pejabat, kegiatan seremonial, atau program revitalisasi. Lembaga pelestarian harus hadir dalam kerja-kerja perlindungan yang berkelanjutan, berpihak pada kepentingan sejarah, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Kita membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, akademisi, budayawan, sejarawan, komunitas, serta masyarakat yang selama ini memiliki perhatian terhadap warisan budaya. Sebab, pelestarian bukan pekerjaan satu kantor. Pelestarian adalah tanggung jawab lintas generasi.

Benteng Oranje Bukan Milik Balai!

Ada yang keliru dalam cara kita memperlakukan warisan sejarah di Maluku Utara. Kita sering berbicara tentang pelestarian, perlindungan, pemajuan kebudayaan, dan tanggung jawab negara. Namun, ketika persoalan nyata muncul di depan mata, justru masyarakat harus kembali bertanya: ke mana fungsi pengawasan dan tanggung jawab lembaga yang diberikan kewenangan untuk melindungi warisan budaya?

Benteng Oranje bukan bangunan biasa. Benteng ini merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah Ternate dan Indonesia. Statusnya sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional telah ditetapkan sejak tahun 2007. Artinya, negara sudah memberikan pengakuan atas nilai pentingnya. Tetapi pengakuan tersebut seharusnya diikuti dengan tanggung jawab perlindungan yang serius, bukan sekadar kebanggaan administratif.

Pertanyaannya sederhana: untuk apa sebuah situs ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional jika perlindungan, pengawasan, dan pengelolaannya masih terus dipersoalkan?

Sebagai pemerhati budaya, saya melihat bahwa persoalan Benteng Oranje tidak boleh terus-menerus dipandang sebagai persoalan teknis, persoalan koordinasi, atau sekadar perbedaan pandangan antarlembaga. Ini menyangkut wibawa negara dalam menjaga warisan sejarahnya sendiri.

Kita tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai berbicara tentang pelestarian. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu menunjukkan hasil kerja, keberanian mengambil sikap, ketegasan dalam pengawasan, serta tanggung jawab ketika terjadi persoalan di kawasan cagar budaya.

Jangan Bersembunyi di Balik Nama Lembaga!

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI harus menjelaskan secara terbuka sejauh mana tanggung jawab dan kewenangannya telah dijalankan terhadap Benteng Oranje. Jangan sampai masyarakat justru lebih sibuk mempertanyakan nasib cagar budaya daripada lembaga yang memiliki mandat untuk melakukan pelestarian.

Jika ada persoalan pembangunan, pemanfaatan kawasan, pelanggaran ketentuan pelestarian, atau lemahnya koordinasi, siapa yang mengawasi? Siapa yang memberikan rekomendasi? Siapa yang memastikan aturan dipatuhi? Dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan hasil pengawasan tersebut?

Jangan membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban.

Jabatan kepala balai bukan sekadar posisi struktural, bukan sekadar kewenangan administratif, dan bukan pula tempat untuk mempertahankan rutinitas birokrasi. Jabatan itu membawa tanggung jawab besar terhadap warisan sejarah dan kebudayaan bangsa.

Kalau tanggung jawab pengawasan tidak berjalan efektif, harus ada penjelasan. Kalau koordinasi tidak menghasilkan penyelesaian, harus ada evaluasi. Kalau kebijakan pelestarian tidak mampu menjawab persoalan di lapangan, harus ada pembenahan. Jangan masyarakat terus-menerus diminta memahami keterbatasan birokrasi, sementara warisan sejarah membutuhkan perlindungan yang nyata.

Kementerian Kebudayaan Jangan Tutup Mata

Saya mendesak Kementerian Kebudayaan untuk tidak menganggap persoalan Benteng Oranje sebagai persoalan kecil yang dapat diselesaikan hanya melalui rapat dan koordinasi administratif. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI.

Evaluasi harus mencakup:

  1. Kinerja perlindungan dan pengawasan Benteng Oranje sebagai Cagar Budaya Nasional.
  2. Tanggung jawab pimpinan dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pelestarian.
  3. Kualitas koordinasi dengan pemerintah daerah dan Tim Ahli Cagar Budaya.
  4. Transparansi program, penggunaan anggaran, serta capaian kerja pelestarian.
  5. Respons dan tindakan kelembagaan ketika muncul persoalan pembangunan maupun pemanfaatan kawasan cagar budaya.

Apabila ditemukan ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab jabatan, kelalaian, atau kegagalan manajerial berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pergantian kepemimpinan harus menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan sesuai aturan. Jangan sampai evaluasi hanya menjadi formalitas untuk meredam kritik masyarakat.

Budaya Tidak Membutuhkan Pejabat yang Sekadar Hadir, Tetapi Pemimpin yang Berani Bertanggung Jawab

Maluku Utara bukan wilayah yang miskin sejarah. Kita memiliki warisan kesultanan, benteng-benteng bersejarah, tradisi, bahasa, seni, dan pengetahuan lokal yang nilainya sangat besar. Tetapi kekayaan sejarah tidak akan berarti banyak jika lembaga yang bertugas melindunginya tidak menunjukkan keseriusan.

Kita harus berhenti menjadikan pelestarian sebagai slogan dalam setiap kegiatan kebudayaan. Jangan hanya lantang berbicara tentang warisan leluhur ketika berada di atas panggung, sementara persoalan perlindungan di lapangan tidak mendapatkan jawaban yang memadai.

Benteng Oranje bukan milik kepala balai. Bukan milik pemerintah daerah. Bukan milik kelompok tertentu. Benteng Oranje adalah warisan sejarah yang harus dijaga untuk kepentingan bangsa dan generasi mendatang. Maka tidak boleh ada kepentingan birokrasi, kepentingan jabatan, ataupun kepentingan proyek yang ditempatkan di atas kepentingan pelestarian.

Jangan Tunggu Sampai Warisan Sejarah Kehilangan Martabatnya

Saya ingin menyampaikan satu hal dengan tegas: jika lembaga pelestarian tidak mampu menunjukkan hasil perlindungan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kepemimpinannya wajib dievaluasi. Jangan biarkan masyarakat kehilangan kepercayaan hanya karena birokrasi tidak mampu menjawab persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Kementerian Kebudayaan harus berani mengambil langkah. Periksa kinerja, buka fakta, evaluasi tanggung jawab, dan pastikan ada tindakan nyata.

Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami sedang menuntut keseriusan negara. Kami tidak sedang menyerang seseorang karena jabatan yang dimilikinya. Kami sedang mempertanyakan apakah jabatan tersebut telah dijalankan sesuai amanahnya.

Sebab, lebih baik mengevaluasi seorang pejabat hari ini daripada membiarkan warisan sejarah kehilangan perlindungannya esok hari. Jangan sampai generasi mendatang hanya mewarisi bangunan bersejarah yang namanya masih tercatat sebagai Cagar Budaya Nasional, tetapi nilai, keaslian, dan martabat sejarahnya justru tidak lagi terjaga.

Sejarah tidak membutuhkan pembenaran birokrasi. Sejarah membutuhkan tanggung jawab, keberanian, dan kerja nyata.

Saya ingin menegaskan bahwa mempertanyakan kinerja lembaga pelestarian bukan berarti memusuhi lembaga tersebut. Justru kritik merupakan bagian dari kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan warisan sejarahnya. Kita tidak sedang memperjuangkan kepentingan pribadi. Kita sedang berbicara tentang tanggung jawab negara dalam menjaga warisan peradaban.

Kementerian Kebudayaan perlu memastikan bahwa kepemimpinan lembaga pelestarian di Maluku Utara benar-benar bekerja berdasarkan mandat, integritas, profesionalitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan kebudayaan. Jika sebuah lembaga diberikan kewenangan untuk melindungi sejarah, maka lembaga itu juga harus siap mempertanggungjawabkan bagaimana sejarah tersebut dilindungi.

Jangan sampai Benteng Oranje hanya menjadi kebanggaan dalam dokumen negara, tetapi kehilangan makna perlindungannya dalam praktik di lapangan. Karena bagi kami, pemerhati budaya, warisan sejarah bukan sekadar bangunan yang diwariskan oleh masa lalu. Ia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masa depan.

Kami tidak meminta jabatan untuk dijatuhkan. Kami meminta tanggung jawab untuk ditegakkan. Dan apabila kepemimpinan tidak mampu menjawab tanggung jawab tersebut, evaluasi harus menjadi langkah yang berani dan terbuka. (*)