Tandaseru – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyepakati aspek teknis kerja sama pola pembibitan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Tujuan kesepakatan ini guna menyiapkan delapan calon ahli cuaca, iklim, dan kegempaan asal daerah pada seleksi tahun 2027.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat dan audiensi di ruang rapat lantai 12 Gedung BMKG Pusat, Jakarta, Senin (16/11/2026). Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A Kadir bersama Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara Zulkifli Bian hadir langsung dalam pertemuan itu.
Rombongan Pemprov Maluku Utara diterima Sekretaris Utama BMKG Guswanto, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Raden Rara Rima Eryani, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Adityawarman, serta jajaran BMKG dan STMKG.
Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir menjelaskan, kesepakatan teknis ini akan segera dituangkan ke dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). Penyelesaian dokumen kedua belah pihak dilakukan melalui mekanisme desk to desk dengan target seluruh tahapan teknis rampung sepanjang tahun 2026 sebelum proses seleksi calon taruna dimulai pada 2027.
“Rapat dan audiensi telah menyepakati teknis kerja sama antara Pemprov Maluku Utara dan STMKG dalam pola pembibitan,” ujar Samsuddin.
Sementara itu, Plt Kepala BKD Zulkifli Bian merinci, delapan kuota yang disiapkan akan dibagi merata ke dalam empat program studi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab/ABK) yang telah ditetapkan.
Keempat program studi tersebut masing-masing memperoleh dua kuota, yakni Diploma IV Meteorologi, Diploma IV Klimatologi, Diploma IV Geofisika, serta Diploma IV Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
“Kami memastikan seluruh tahapan penambahan sekolah kedinasan melalui pola pembibitan akan rampung pada 2026,” kata Zulkifli.
Melalui skema pola pembibitan ini, Pemprov Maluku Utara menyiapkan kebutuhan formasi sesuai analisis beban kerja daerah, sementara proses pendidikan calon taruna dilaksanakan sepenuhnya oleh STMKG. Langkah ini ditujukan untuk mencetak sumber daya manusia lokal yang kompeten dalam pelayanan informasi cuaca, iklim, dan kegempaan guna mendukung mitigasi bencana serta pembangunan di Maluku Utara.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.