PKB Berharap Cak Imin Dipinang Prabowo jadi Cawapres Pengganti Gibran: Menimbang Standar Etika Personal Muhaimin dan Mahfud

Oleh: Anwar Husen

Pemerhati Sosial/Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara

_______

INI fakta tentang standar etika dan kepantasan dalam politik dan kekuasaan di Indonesia. Sekurang-kurangnya di era paska reformasi 1998. Dan sejarah “politik tahu diri” ini sekurang-kurang pernah berakar dalam sejarah politik kita. PDIP, PKS, Partai Demokrat, Partai Gerindra (2014), pernah melakukan itu: memilih berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang dan oposisi untuk mengawal pemerintahan terpilih.

Di tahun 2019, Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra, kalah lagi di kontestasi pemilihan presiden, dan menerima ketika diajak bergabung di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Itupun terjadi setelah sekian waktu kemudian. Dalam beberapa variabel, fakta ini mungkin bisa “dimaklumi”. Meski mungkin memiliki target politik tertentu, sekurang-kurangnya bukan untuk “mencari makan”. Dan yang lebih penting, tak menawarkan diri.

Standar Etika Politik di Negara “Bukan Pancasila”

Banyak kasus di negara dengan sistem multipartai yang menolak bergabung dengan pemerintahan usai kalah, seperti Jerman, Perancis, Brazil, hingga Filipina. Alasan umumnya untuk menjaga ideologi partai, menyiapkan diri untuk pemilu berikutnya, dan menjadi penyeimbang pemerintah, bukan jadi “stempel”.

Yang menarik terjadi di Amerika, negara demokrasi paling tua. Meski memiliki sistim dua partai dengan demarkasi dan rivalitas yang ketat, Hillary Clinton pernah bergabung dan menjadi Menteri luar negeri di masa Presiden Barrack Obama setelah kalah Pilpres di 2008.

Tetapi mari memulainya untuk menyegarkan ingatan publik di Indonesia. Seminimalnya dalam dua tahun terakhir.

Dua Pembanding yang Setara

Ketika momentum pemilihan presiden dan wakil presiden usai dan Prabowo-Gibran hendak membentuk kabinetnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, tiba-tiba telah berada di dalamnya. Di jajaran para menteri.

Sama-sama kompetitor Prabowo-Gibran. Tetapi lain Muhaimin, lain pula kompetitor lainnya. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sedari awal mereka secara pribadi membuat pernyataan ingin berada di luar pemerintahan dengan berbagai alasan. Lebih khusus, seorang Mahfud MD. Sesama kompetitor Prabowo-Gibran yang berlatar Nahdlatul Ulama (NU) bersama Muhaimin Iskandar. Kesamaan latar spesifik inilah yang membuat mereka layak dibandingkan.

Dan ketika seorang Mahfud ditawari kursi kekuasaan yang sama, ia menolak. Katanya, rival yang kalah, tak pantas lompat ke pelukan kekuasaan.

Integritas itu bukan pencitraan, karena ia ditopang oleh standar etika personal dan kelembagaan yang konsisten. Setidaknya, ini yang ada di benak seorang Mahfud.

Muhaimin memilih jalan berbeda. Kasus “kardus durian” yang pernah melekat sebelumnya, belum lagi keputusan bergabung paling awal sebagai paslon rival yang bersedia menjabat menteri—bahkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kader partainya—membuat publik makin mudah membaca motif: politik oli, bukan politik nurani. Dan publik dibuat terperangah.

Kala itu, Muhaimin adalah pihak yang kalah dalam kontestasi pemilihan presiden sebagai pasangan Anies Baswedan.

Seruan Moral tanpa Kapasitas

Tahun lalu, ketika banjir bandang memukul Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh, yang membuat Presiden Prabowo agak berang dengan sikap kurang sigap para menterinya, panggung itu mencapai puncak dramatiknya.

Bencana seolah jadi panggung depan metamerfosis pembantu presiden. Dan yang sempat viral adalah vidio Zulkifli Hasan ketika memanggul beras itu.

Para pembantu presiden tiba-tiba seperti terlihat gelisah dengan situasi bencana. Dan puncak kegelisahan itu datang dari surat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kepada tiga koleganya: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq. Surat itu, mengajak evaluasi total kebijakan pemerintah terkait alam sebagai respons bencana.

Kalimat-kalimat itu menggelegar—bukan seperti bunyi moral seorang pejabat, tetapi layaknya ceramah pertobatan seorang tokoh agama di podium masjid raya. Ironisnya, podium itu tak selaras dengan rekam jejak yang ia miliki.

Problemnya bukan pada pesan, tetapi pada otoritas pengucap. Juga teladan otoritas moral.

Sebuah seruan moral tanpa kapasitas dan rujukan moral publik. Berikutnya juga soal relevansi etik. Bukan sebagai Menteri Agama dan bukan pula Menko Pemberdayaan Masyarakat. Artinya tanpa prasyarat, yang membuat seruan pertobatan itu terasa “garing di kulit, kosong di daging”.

Yang menarik, Muhaimin bahkan menggunakan metafora religius: “Bahasa NU-nya, Tobat Nasuha.” Ia melanjutkan, “Kiamat bukan sudah dekat. Kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri.” ideal benar seruan moral itu.

Kalimat-kalimat itu menggelegar—bukan seperti bunyi moral seorang pejabat, tetapi layaknya ceramah pertobatan seorang tokoh agama di podium masjid raya. Ironisnya, podium itu tak selaras dengan rekam jejak yang ia miliki.

Politik Tawar Diri

Dan terbaru dari berita media, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dipinang Presiden Prabowo sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani, menyikapi dinamika politik terkait kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) RI.

Lalu mengatakan, partainya memiliki harapan agar Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bisa menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Di mana metafora politik etik dan religiusnya dari pernyataan ini? Metafora religius dan etika ekologis seolah diperlukan ketika berada pada situasi diterpa bencana. Dalam situasi normal, jabatan bisa dikejar secara terbuka dengan berbagai cara tanpa merasa risih.

Politik Tahu Diri

Jika ditelisik dengan akal sehat, posisi etik paling pertama menyoal, menginginkan atau bahkan meminta secara terbuka posisi wakil presiden yang kosong sepeninggal Gibran Rakabuming, adalah partai pengusungnya. Di sana ada PAN, Partai Demokrat dan Partai Golkar yang memiliki kursi di DPR. Setelah itu, masih ada partai politik pengusung lain yang tak memiliki perwakilannya di DPR.

Bagaimana mungkin publik bisa memahami logika etiknya, jika partai pengusungnya yang memiliki pengaruh segnifikan seperti PAN, Golkar dan Demokrat saja, tak meminta konsesi posisi Wapres secara terbuka. Malah menyerahkannya kepada Presiden Prabowo untuk memilihnya. Lantas di mana posisi etiknya partai yang bukan pengusung, bahkan ketua umumnya menjadi kompetitor, malah secara terbuka menginginkan posisi itu? Atau jangan-jangan logika partai kita yang paling sering merasa mewakili entitas keyakinan agama terbesar di negeri ini, atau bahkan merasa paling suci ini, telah kehilangan rasionalitasnya dan sedang menikmati mabuk kekuasaan?

Mari belajar lagi pada PDIP. Beredar kabar, Presiden Prabowo meminta kepada Megawati Soekarno Putri agar kader PDIP, yang juga Gubernur DKI Jakarta Promono Anung, menjadi Cawapres. Dan Megawati menolaknya.

Jika kabar ini benar, Megawati sedang mengajarkan kepada bangsa ini tentang makna demokrasi yang beradab.

Dua Sosok, Satu Akar, Beda Standar Etika

Korelasi dan logika etik diperlukan untuk memandu potensi keserakahan agar terlatih untuk tidak membiasakan diri menghalalkan segala cara dalam situasi apapun dalam mengais kekuasaan politik. Termasuk mengobral latar keyakinan agama.

Sama-sama kompetitor Prabowo-Gibran. Juga sama-sama berakar dan merasa mewakili unsur Nahdlatul Ulama (NU). Tetapi berbeda standar etikanya dalam meraih jabatan publik. Dan tentu lain Muhaimin, lain pula Mahfud MD. Ketika seorang Mahfud ditawari kursi kekuasaan baru, ia menolak. Itu standar etika personal. Padahal dari aspek latar pendidikan, kompetensi dan pengalaman jabatan, kurang apa lagi pada diri seorang Mahfud?

Sebagai kompetitor yang “kalah perang”, Mahfud menyadari satu hal: derajat kepantasan. Menikmati hasilnya tanpa ikut berperang itu pecundang. Dan yang paling ironis, mentalitas pecundang justru tumbuh subur di negara yang mengaku “paling bertuhan” dan memiliki Pancasila sebagai panduan etiknya.

Posisi Etik dan Kehormatan Diri

Usai kalah kontestasi, Mahfud memilih mengamati dan sesekali memberi saran, bahkan mengeritik kebijakan pemerintah yang dipandangnya bermasalah. Tak memengaruhi kadar kekritisannya. Mahfud memiliki derajat negarawan, sebuah level ketika seseorang telah selesai dengan dirinya. Kekuasaan dipandangnya lebih sebagai media pengabdian terhadap bangsanya, bukan lagi sekedar memenuhi hasrat isi perut.

Era Post Truth dan Reset Ingatan Publik

Era ini memang tak kaya dengan kebijaksanaan, melainkan kaya dengan reset ingatan massal. Apa yang kemarin dinilai buruk, hari ini bisa dipuja. Yang dulu dijunjung, hari ini bisa dihujat. Informasi mengendap tanpa verifikasi, berlapis tanpa kontemplasi. Pengetahuan kognitif beredar deras, tapi miskin kritisisme.

Di era ini, kulit bisa diganti, rekam jejak bisa diputihkan, bahkan malu bisa diprivatkan.

Dan di tengah karnaval politik para elit itu, publik jadi penonton yang membayar dengan ingatan: kita lupa begitu cepat, kita memuja begitu ringkas.

Para pecundang politik selalu punya kemampuan mengubah yang abu-abu jadi emas, dan yang emas jadi rumor.

Di era post truth dan di republik yang lembek ingatan ini, kadang membuat kita gagal membedakan antara ulat yang tumbuh jadi kupu-kupu, dengan ular yang sekadar berganti kulit. Wallahua’lam. (*)