Tandaseru — Rencana alokasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,5 miliar untuk penyertaan modal Bank Maluku-Malut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Halmahera Timur Tahun Anggaran 2027 menuai sorotan Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat Indonesia (DARI) DPRD, Senin (16/11/2026).

Kritik tersebut disampaikan dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I di Ruang Rapat Paripurna DPRD Halmahera Timur. Fraksi DARI Indonesia menuntut pemerintah daerah menyertakan kajian kelayakan investasi yang terukur serta memperjelas dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.

Juru Bicara Fraksi DARI Indonesia, Muh. Ramdhani Hi. Murid, menegaskan kebijakan penempatan dana publik tidak boleh hanya berlandaskan alasan administratif atau sekadar mempertahankan porsi kepemilikan saham pemerintah daerah semata. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memaparkan perhitungan yang transparan terkait rencana investasi tersebut.

“Pemerintah daerah diminta memaparkan secara transparan estimasi laba serta potensi dividen yang akan masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi menekankan perlunya analisis risiko yang jelas guna memastikan dana publik sebesar Rp1,5 miliar tersebut dikelola secara aman dan akuntabel,” tegas Ramdhani.

Selain menyoroti aspek keuntungan finansial bagi kas daerah, Fraksi DARI juga mempertanyakan korelasi langsung antara suntikan modal tersebut dengan penguatan ekonomi kerakyatan di Halmahera Timur.

“Fraksi mendesak penjelasan mengenai sejauh mana tambahan modal ini mampu memperluas akses kredit dan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor produktif lokal,” tandasnya.

Ia menambahkan, setiap keputusan investasi yang bersumber dari anggaran daerah wajib dilengkapi dengan parameter keberhasilan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

“Fraksi DARI Indonesia berharap eksekutif dapat menyajikan data dan kajian komprehensif sebelum RAPBD 2027 disahkan, guna memastikan setiap rupiah anggaran daerah berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sahril Abdullah
Editor
Hasrul Rao
Reporter