Tandaseru — Akademisi Universitas Pasifik Pulau Morotai, Maluku Utara, Fandi Latif, mengungkapkan adanya mahasiswa yang tidak berasal dari Morotai namun selama ini menikmati beasiswa pemda Morotai.
Hal ini ia ungkapkan sebagai dukungan atas keputusan pemda menghentikan program beasiswa untuk mahasiswa yang kuliah di luar Morotai tahun ini. Penghentian program ini merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Penghentian ini adalah solusi yang tepat untuk pendataan kembali sesuai sasaran dan kebutuhan keuangan daerah,” ujar Fandi, Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, pemerintahan sebelumnya memberikan beasiswa tanpa mematangkan pendataan penerima beasiswa. Alhasil, ada mahasiswa yang tak lahir di Morotai pun mendapatkan beasiswa tersebut.
“Pendidikan merupakan fondasi penting bagi setiap individu dan bangsa. Karena pendidikan merupakan kunci utama dalam memandang masa depan di negeri morotai yang unggul, adil, berdaya saing dan berkemajuan. Visi mulia ini termanifestasi dalam grand design kebijakan Rusli-Rio dengan menekankan bahwa pentingnya mendorong penegrian Universitas Pasifik Morotai dan selektif dalam pemberian beasiswa, dengan berbagai pertimbangan karena adanya konsentrasi terhadap Unipas dan efisiensi anggaran,” papar Fandi.
Fandi mendukung beasiswa dihentikan bagi mahasiswa yang kuliah di luar Pulau Morotai, sehingga Pemda Morotai dapat menata kembali, karena selama ini pemberian beasiswa tidak tepat sasaran pemberiannya.
“Pada dasarnya, pemberian beasiswa adalah bentuk dukungan yang signifikan untuk mencapai tujuan pendidikan, terutama bagi mereka yang berprestasi namun terbatas secara ekonomi, sebagaimana terurai dalam semangat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Namun, pemberhentian beasiswa dapat terjadi dengan berbagai alasan dan pertimbangan, seperti yang diuraikan,” jelasnya.
Ia bilang, meski pertimbangan ini diambil dengan berat hati, Pemda Morotai melakukan kebijakan dengan memfokuskan upaya mendorong perbaikan penerima beasiswa dan penegrian di Universitas Pasifik.
“Termasuk di dalamnya pemberian 1.000 beasiswa masyarakat Morotai yang berkuliah di Unipas, ini semangat dari subsidi selektif dan tepat sasaran. Ekspansi tersebut adalah wujud dan eksistensi dari pengembangan sumber daya manusia yang berdikari di negeri sendiri,” bebernya.
Fandi menjabarkan, dampak pemberhentian beasiswa di luar Morotai sangat berpengaruh secara signifikan terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
“Perlu diingat juga bahwa mahasiswa Morotai yang berkuliah di luar Pulau Morotai tentunya memiliki kemampuan yang mapan secara ekonomi, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi keluarga yang bersangkutan. Analogi yang digunakan sangat sederhana, yaitu adanya universitas di Morotai namun memilih kuliah di luar Morotai. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya temuan yang diduga kuat beberapa mahasiswa yang kuliah di luar Morotai sebagian mahasiswanya tidak lahir di Morotai, tetapi karena syarat administrasi untuk mendapatkan beasiswa sehingga adanya pengurusan administrasi kependudukan yang mengesampingkan asas keadilan, padahal yang berhak menerima adalah masyarakat Morotai secara kaffah (utuh),” ungkap Dekan Fisipol ini.
Data yang juga cukup mencengangkan, kata dia, adalah adanya dugaan mahasiswa kedokteran yang mempunyai koneksi dengan beberapa pejabat di Pemda Morotai saat itu.
“Sehingga sekalipun tidak lahir dan beraktivitas di Morotai namun mendapatkan beasiswa dari Pemda Morotai. Dengan dasar dan pertimbangan itulah sehingga pemerintah daerah melalui kebijakannya sangat selektif dalam mendorong adanya perbaikan berdasarkan asas keadilan bagi masyarakat Morotai dan juga sebagai wujud dan eksistensi akan janji politik yaitu mendorong penataan, perbaikan dan penegrian Unipas Morotai. Hal ini sebagai wujud dari keterpenuhan sumber daya manusia yang bermutu di negeri berperadaban ini,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan