Tandaseru — Usai cuti bersama lebaran Idul Fitri 1446 H, Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua, meminta Inspektorat profesional mengaudit seluruh kepala desa.
“Sekarang kita lagi buat penertiban. Saya sebagai bupati saya bekerja, jadi pegawai yang saya angkat jabatan terus saya ganti, harap maklumlah, saya tidak menunjukkan sikap arogan tapi saya profesional memperbaiki birokrasi. Yang mampu kita pakai, yang tidak mampu belajar dulu,” tegas Rusli saat memimpin apel, Selasa (8/4/2025).
Rusli bilang, dirinya tidak main-main membenahi birokrasi Pemda Morotai. Ia meminta Inspektorat segera memeriksa ASN yang bermasalah, juga para kepala desa.
“Kalau saya bilang periksa, maka periksa secara profesional. Saya tidak dendam dan cari kesalahan orang, tapi saya tujuan pembinaan. Sebab, selama ini pemeriksaan tidak efektif, jadi Inspektorat harus berbenah juga,” timpalnya.
Menurutnya, ia menjabat Bupati Morotai saat kondisi APBD atau keuangan daerah minus.
“Sekarang ini kita punya dana pembangunan ini minus. Kita optimalkan supaya wujudkan program Rusli-Rio, karena kondisi keuangan seperti itu sesuai perintah presiden untuk mengawasi, terutama Dana Desa,” tuturnya.
Ia mengatakan, pada zamannya program satu desa Rp 1 miliar penggunaan anggarannya berdampak positif.
“Dulu zaman saya Bupati pertama. Itu hasilnya pemanfaatannya riil, karena ada kantor desa yang seragam, pagar desa yang seragam. Tapi ini sudah berjalan berapa tahun tidak lihat hasilnya, padahal sekarang ini Dana Desa ada yang sudah Rp 1,5 miliar, Rp 1,7 miliar tapi doi nihil,” paparnya.
Persoalan ini, Rusli terus mewanti-wanti Kepala Inspektorat menghentikan praktik yang buruk saat melakukan pemeriksaan.
“Jadi Inspektorat periksa ulang kepala desa, jangan pilih kasih atau amplop dari bawah meja, karena itu tidak mendidik. Jadi harus profesional, kita periksa supaya jangan sampai kerugian negara di desa. Jadi saya perintah Inspektorat untuk audit seluruh kepala desa, kalau salahgunakan uang maka di-PTGR dan kembalikan uang,” cetusnya.
“Karena selama ini Inspektorat orientasinya cuma kepentingan politik, jadi saya butuh Inspektorat yang jujur, konsisten, kredibil, dan profesional untuk optimal uang daerah, jangan kase rusak APBD ini,” pungkas Rusli.
Tinggalkan Balasan