Berikutnya, beralih ke sektor primer, dari sisi kesejahteraan petani dan nelayan, Nilai Tukar Petani (NTP) secara gabungan pada Desember 2023 berada di angka 103,66 menurun 0,88% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jika dirinci, pada Desember 2023, NTP Gabungan Tanpa Perikanan tercatat sebesar 103,86 turun 0,88% (mtm) dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN)yang tercatat sebesar 100,55 turun 0,91% (mtm) yang terjadi pada seluruh subsektor (perikanan tangkap dan perikanan budidaya).
Beralih ke kinerja fiskal regional Maluku Utara, sampai dengan Desember 2023 realisasi APBN tetap tumbuh signifikan. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 5,1 triliun (116,39% dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 46,43% (yoy) dengan kontribusi utama kenaikan
pendapatan di sepanjang tahun 2023 berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas.
Sejalan dengan pendapatan negara, belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 19,25% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp19,56 Triliun (98,58% dari pagu belanja). Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat, khususnya belanja pegawai dan barang serta Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang signifikan.
Hingga akhir tahun 2023, TKD telah disalurkan 99,05%. Akan tetapi, terdapat beberapa isu strategis yang muncul, mulai dari gagal salur dana desa pada Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Timur, gagal salur DAK Fisik Tahap 3 pada Kabupaten Halmahera
Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Halmahera Utara, pengajuan Treasury Deposit Facility (TDF), realisasi gaji PPPK yang telah direalisasikan secara seluruhnya, hingga sisa DAK Fisik di RKUD yang masih relatif besar.
“Berlanjut ke APBD, hingga akhir Desember 2023, realisasi pendapatan dan belanja daerah kembali menguat pada akhir tahun dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat meskipun kinerja belanja daerah sedikit terkontraksi. Jika dilihat realisasinya, pendapatan daerah tumbuh 19,02% (yoy) atau sebesar Rp14,51 T (93,01% dari target) dengan
kontribusi komponen dana transfer masih menjadi yang terbesar. Sementara itu, belanja daerah justru menurun sebesar 13,90% (yoy) atau sebesar Rp12,02 T (75,21% dari pagu),” tutur Achmad saat menjelaskan perkembangan kinerja APBD.
Pada kesempatan tersebut, dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, Achmad
menyampaikan terkait potensi investasi regional berupa pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Maluku Utara. Dengan produksi perikanan budidaya yang terus mengalami tren peningkatan dari tahun 2019-2021, perikanan tangkap, seperti perikanan budidaya juga dapat menjadi salah satu sektor ekonomi potensial yang perlu dikembangkan.
“Perairan Maluku Utara dikenal luas sebagai penghasil komoditas perikanan bernilai
ekonomi tinggi yang menjadi andalan Indonesia untuk ekspor, di antaranya komoditas tuna, cakalang, dan tongkol. Pasalnya, dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina dan Samudera Pasifik, mendorong berlimpahnya segala jenis ikan dan keberagaman hayati laut,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan