“Saya berharap pilkada di Malut bisa berlangsung secara aman dan damai,” ujar Gubernur AGK.
Sementara Ketua KPUD, Puja Sutamat menyatakan, anggaran pilkada 2024 mengalami peningkatan yang sebelumnya sebasar Rp 121 Miliar menjadi Rp 145 Miliar.
“Adanya penambahan anggaran ini, karena desakan dari KPU di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara,” jelas Puja.
Sedangkan Ketua Bawaslu Malut, Masita Nawawi Gani mengingatkan kepada ASN agar selalu menjaga netralitas, pasalnya, Provinsi Malut sebagai daerah dengan peringkat pertama pelanggaran ASN yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada.
Turut hadir pada acara penandatanganan NPHD, Ketua DPRD Provinsi Malut, Kuntu Daud, Kepala Kesbangpol Malut, Armin Zakaria, Karo Adpim, Rahwan K. Suamba beserta jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi Malut.
Tinggalkan Balasan