Tandaseru — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan setidaknya ada 20 pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria menjelaskan, Pemprov Maluku Utara menjadi provinsi terendah dengan tingkat pelaporan LHKPN 53,19 persen, data ini dihimpun per 14 April 2023. Padahal menurut Dian, LHKPN merupakan hal sederhana.
“LHKPN itu soal hal sederhana, jika tidak melaporkan maka rendah komitmen dalam transparan, dan rendah dalam pemberantasan korupsi,” ujar Dian saat ditemui tandaseru.com di sela-sela pertemuan dengan pejabat Pemprov Malut di Kota Sofifi, Rabu (21/6).
Ia berharap, para pejabat yang belum melaporkan LHKPN-nya untuk segera menyampaikan ke KPK.
“Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, bisa potensinya ke tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ungkapnya.
Berikut daftar nama-nama pejabat Pemprov Malut yang belum melaporkan LHKPN tahun 2022 diantaranya:
Mantan Sekretaris Daerah Pulau Morotai Andrias Thomas, Andrias kini sudah purna tugas, sebelum pensiun ia sempat menjabat sebagai staf ahli Gubernur bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Ansar Daaly, Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Burhan Mansur, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djafar Ismail (purna tugas), Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Fikri Hamza Taslim.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kapasitas Sumber Daya Guntur Sudirman, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Halim Muhammad, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hasbi Pora, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Idham Umasangadji (purna tugas).
Lalu ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Imam Makhdy Hasan, Kepala Biro Perekonomian Muchlis Samiun, Kepala Dinas Kehutanan Muhammad Sukur Lila, Kepala Dinas Kearsipan Muliadi Tutupoho.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Rachmad Djabir, mantan Kepala Disnakertrans Ridwan Goal Putra Hasan, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Daerah Said Abdullah, Sekretaris Dinas Pangan Said Gani.
Asisten Gubernur Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sri Haryanti Hatari, Sekretaris Yuditya Wahab, Kepala Dinas Perkim Yunus Badar.
Tinggalkan Balasan