“Pemerintah Kota Tidore Kepulauan saat ini berkomitmen untuk mencapai UHC agar semua orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial,” ujarnya, Rabu (2/2).
Menurut Abd Majid, UHC bisa tercapai jika seluruh masyarakat sudah memegang kartu BPJS Kesehatan dan tidak ada kesulitan dalam pemeriksaan kesehatan.
Ia menegaskan, cakupan kesehatan dinyatakan telah tercapai bila seluruh penduduk sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif , deteksi dini, pengobatan, rehabilitatif dan paliatif tanpa terkendala masalah biaya.
Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 115.406 jiwa, yang sudah terdaftar sebagai pemegang Kartu BPJS Kesehatan sebanyak 80.152 jiwa.
“Artinya masih 35.524 jiwa yang belum tercover. Nah, untuk itu di tahun 2022 ini kami akan berupaya agar mereka yang belum ini bisa segera didaftarkan. Saat ini kami lagi siapkan untuk melakukan rapat dengan BPJS Kesehatan serta Dinas Sosial,” terangnya.
Rencananya 35.524 itu akan didorong mendapatkan kartu BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui PBI JKN atau melalui APBN.
“Rencana kami mendorong ke PBI JKN, sehingga tidak menguras APBD. Sebab, PBI JKN tidak memiliki batasan kuota. Ini yang sementara kami bicarakan dengan Dinas Sosial. Tapi pada dasarnya, warga yang belum tercover sebagai pemegang BPJS Kesehatan yang didorong melalui PBI JKN benar-benar mereka dari keluarga tidak mampu,” katanya.
Ia menambahkan, untuk menuju UHC setidaknya 98 persen warga di Kota Tidore Kepulauan sudah harus terdaftar sebagai pemegang BPJS Kesehatan.
“Saat ini kami masih perlu menggenjot kurang lebih 28,55 persen lagi untuk mencapai UHC itu. Karena saat ini pencapaian baru 69 54 persen,” pungkas Abd Majid.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.