“Sebelum hasil Musrenbang dilanjutkan dengan RKPD, harus Pokir duluan masuk ke pemerintah untuk sinergi dan bisa memastikan hasil Musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah bisa sesuai dengan usulan masyarakat melalui Pokir atau tidak,” ujarnya.

Namun, menurut dia, semua Pokir harus masuk ke RKPD agar bisa dipastikan kegiatan yang dianggap urgen.

“Kegiatan yang diusulkan akan dibahas kembali, mana yang prioritas dan tidak. Karena Pokir Dewan cukup banyak, sebab ada 30 Anggota Dewan dan satu anggota bisa 10 sampai 15 usulan, dan kami sudah serahkan ke pemerintah untuk dilihat kembali,” tandasnya.

Tag Terkait:
Tandaseru
Penulis