Sekilas Info

Speedboat versus Kapal Cepat, DPRD Halmahera Barat Minta Pemda Jadi Penengah

Tamin Ilan Abanun. (Tandaseru/Mardi Hamid)

Tandaseru -- Aksi penolakan para motoris speedboat lokal atas kehadiran kapal cepat MV Trans JB rute Jailolo-Ternate mendapat tanggapan DPRD Halmahera Barat, Maluku Utara.

Anggota Komisi I DPRD Halbar, Tamin Ilan Abanun menyatakan, sebagai wakil rakyat ia berharap konflik terkait kehadiran kapal cepat ini segera diakhiri.

Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Halbar secepatnya berkoordinasi dengan Gubernur. Pasalnya, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Pasal 25 ayat (2) ditegaskan bahwa dalam rangka pengembangan atau pengisian lintas penyeberangan yang membutuhkan penambahan atau penempatan kapal harus mendapat persetujuan pertama dari Dirjen Perhubungan untuk antar provinsi, sedangkan gubernur untuk lintas antar kabupaten/kota. Sementara izin dari bupati atau wali kota adalah lintas dalam daerah kabupaten/kota.

"Kalau kita merujuk pada aturan ini, berarti ini adalah kewenangan Gubernur sebab keberadaan kapal cepat ini untuk lintas antar kabupaten/kota yakni Halbar dan Kota Ternate. Oleh karena itu sebagai wakil rakyat saya sangat berharap dalam koordinasi ke Gubernur nanti pemda dalam hal ini Bupati bisa bijak dalam menyampaikan aspirasi dan masukan ke Gubernur dalam rangka pengambilan kebijakan," ujarnya, Kamis (14/10).

Ketua Bapemperda DPRD Halbar ini mengatakan, yang berkonflik ini semuanya orang Halbar jadi masalah tersebut perlu didudukkan secara baik agar tidak mengganggu semangat membangun Halbar.

"Kalau berdasarkan pada Peraturan Menteri ini (Pasal 8, ayat 1) juga ditegaskan bahwa penetapan atau pengisian lintas penyeberangan itu syaratnya adanya kebutuhan dan potensi perekonomian daerah untuk kedua syarat ini, dihubungkan dengan keberadaan kapal cepat ini," jelasnya.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Mardi Hamid
Editor: Sahril Abdullah