Bawaslu Ternate ‘Pelototi’ DPS Pilwako, Temukan Ribuan Data Bermasalah

Tandaseru -- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Wali Kota Ternate, Maluku Utara saat ini masih dalam tahapan pengumpulan data perlengkapan.

Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan mengungkapkan, saat ini Bawaslu Kota Ternate beserta seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan tengah melakukan pencermatan dan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk memastikan apakah daftar pemilih yang tercantum di dalamnya sudah valid, akurat, komprehensif dan mutakhir atau belum.

“Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah jelas disebutkan bahwa untuk menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Dan terkait ketentuan pemilih, lebih detail juga dijelaskan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 5. DPS Pilkada merupakan data pemilih hasil rekapitulasi secara berjenjang dari PPS dan PPK, yang sebelumnya telah dilakukan proses pencocokan dan penilitian (Coklit) oleh jajaran KPU. Dari DPS tersebut selanjutnya akan ditetapkan menjadi DPT,” katanya, Senin (5/10).

Menurut Kifli, Bawaslu telah mengarahkan Panwascam untuk merekomendasikan temuan hasil pengawasan kepada masing-masing penyelenggara kecamatan dalam hal ini adalah PPK. Agar PPK dapat melakukan perbaikan terhadap temuan yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu.

“Karena di tahapan pemilihan kepala daerah tidak ada namanya DPTHb, yang DPS ke DPSHP dan ditetapkan menjadi DPT. Oleh karena itu harus ada pencermatan yang akurat sehingga tidak boleh mengabaikan hak konstitusi setiap warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih,” tegasnya.

Meskipun tak menyebutkan angka pasti temuan Bawaslu yang direkomendasikan ke PPK, Kifli bilang ada ribuan data yang masih bermasalah.

“Kalau data masih ribuan, tetapi angka pasti nanti saya cek dulu,” jelasnya.

Dia menambahkan, jika rekomendasi di tingkat Panwascam ke PPK belum terakomodir, Bawaslu Kota Ternate akan merampungkan semua kecamatan dan merekomendasikan di tingkat kota ke KPU Kota Ternate.

“Jadi nanti kita rekomendasikan ke KPU sebelum ditetapkan sebagai DPT,” tandasnya.