Tandaseru – Program sekolah kedinasan melalui pola pembibitan daerah yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mulai menunjukkan hasil positif. 12 putra-putri daerah berhasil meloloskan diri dalam seleksi pada tiga institusi pendidikan kedinasan sepanjang tahun 2026.
Capaian ini menjadi pijakan utama bagi pemerintahan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk melanjutkan sekaligus memperluas jangkauan program tersebut pada tahun 2027.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, kelulusan 12 peserta tersebut tersebar di tiga institusi mitra:
- PKN STAN: Meloloskan 8 peserta dari 49 pelamar (100% dari 8 formasi yang disiapkan terisi penuh).
- PTDI-STTD: Meloloskan 3 peserta dari 110 pelamar (dari 6 formasi yang disiapkan).
- Politeknik Statistika STIS: Meloloskan 1 peserta dari 35 pelamar (dari 6 formasi yang disiapkan).
Mengenai status terkini para peserta, delapan peserta PKN STAN dijadwalkan melakukan lapor diri pada Kamis (12/11/2026), satu peserta STIS masih menjalani tes kesehatan dan kebugaran, sementara tiga peserta PTDI-STTD telah resmi diberangkatkan pada Minggu (8/11/2026).
Dari segi pembiayaan, Pemprov Maluku Utara menanggung 60 persen kebutuhan peserta—meliputi biaya perlengkapan masuk kampus, biaya pendidikan, transportasi, hingga uang saku via Bank Syariah Indonesia (BSI)—sedangkan 40 persen sisanya ditanggung oleh orang tua atau wali.
Wakil Gubernur menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah melalui jalur pendidikan tinggi negeri dan sekolah kedinasan.
“Ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kualitas SDM, terutama dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kita tahu, untuk masuk perguruan tinggi negeri, apalagi sekolah kedinasan, bukanlah hal yang mudah,” ujar Sarbin, Selasa (10/11/2026).
“Kita patut berbangga karena anak-anak Maluku Utara mampu bersaing dan lolos seleksi. Kami sangat berharap program ini terus berlanjut sehingga anak-anak daerah memiliki kesempatan yang sama,” sambungnya.
Sarbin juga mendorong Pemprov menjajaki kerja sama baru di luar tiga institusi yang ada, seperti pendidikan di bidang kejaksaan. Selain itu, ia menyoroti skema pembiayaan 60:40 agar dievaluasi demi membantu peserta dari keluarga kurang mampu.
“Ke depan, kami berharap bukan hanya sekolah kedinasan yang sekarang berjalan. Pendidikan di bidang kejaksaan dan bidang lainnya juga bisa diberikan kesempatan yang sama. Selama ini masyarakat lebih banyak mengenal IPDN, tetapi sekarang anak-anak kita juga bisa masuk sekolah kedinasan lainnya,” tegas Sarbin.
Menanggapi rencana keberlanjutan program, Plt Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian, menyatakan pihaknya akan menyiapkan langkah evaluasi dan pembinaan sejak dini bagi calon peserta seleksi berikutnya, mengingat ketatnya tahapan seleksi seperti SKD, tes kesehatan, wawancara, psikotes, hingga tes kuantitatif/numerik.
Memasuki tahun 2027, BKD Maluku Utara berencana memperluas kemitraan ke beberapa lembaga baru, di antaranya Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), sekolah kedinasan bidang siber, serta Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan Makassar.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen melanjutkan program sekolah kedinasan pola pembibitan pada 2027. Melalui program ini, Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur berharap dapat melahirkan lebih banyak talenta muda daerah yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas, sekaligus menjadi SDM andalan yang mampu berkontribusi bagi pembangunan Maluku Utara,” pungkas Zulkifli.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.