Tandaseru — Komisi Informasi (KI) Provinsi Maluku Utara resmi meregistrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terkait kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai pihak termohon.
Perkara ini menjadi sengketa informasi perdana yang diregistrasi oleh KI Maluku Utara pada periode jabatan kedua. Sengketa diajukan oleh sekelompok mahasiswa setelah menganggap Pemda Halmahera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku PPID Utama tidak membuka dokumen informasi publik terkait penetapan harga kelapa tersebut.
Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Maluku Utara, Ismad Sahupala, menyampaikan akta registrasi perkara telah diterbitkan dan dipastikan menjadi dasar pemanggilan resmi bagi kedua pihak untuk menghadiri sidang perdana.
“Sidang awal rencananya akan kita gelar pada tanggal 23 November 2026 mendatang,” ujar Ismad di Sofifi, Selasa (10/11/2026).
Ismad menjelaskan, terdapat sekitar lima poin informasi yang diminta oleh pemohon dan menjadi objek sengketa. Fokus utamanya mencakup dokumen pertimbangan penetapan harga dasar buah kelapa hasil kesepakatan antara Pemda Halmahera Utara dan pihak perusahaan.
Pemohon menilai transparansi informasi ini sangat krusial karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di wilayah dampingan mereka yang menggantungkan mata pencaharian pada komoditas kelapa. Namun, karena informasi tersebut tidak diberikan oleh badan publik melalui PPID, pemohon akhirnya menempuh jalur sengketa.
Sebelum melangkah lebih jauh, majelis komisioner KI Maluku Utara akan terlebih dahulu memverifikasi kelengkapan administrasi dan tenggat waktu permohonan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sesuai aturan, badan publik memiliki waktu 10 hari kerja untuk menanggapi permohonan informasi, yang dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja dengan alasan tertulis. Apabila tidak puas, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID yang wajib direspons dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja.
“Dokumen-dokumen inilah yang menjadi kebutuhan formal kami untuk melihat apakah alokasi waktu tersebut telah terpenuhi sebelum mengambil keputusan sela,” tegas Ismad.
Pada agenda sidang awal 23 November mendatang, majelis akan memeriksa kewenangan Komisi Informasi serta kedudukan hukum (legal standing) dari pihak pemohon dan termohon. Jika syarat formil terpenuhi, alur penyelesaian akan dilanjutkan ke tahap mediasi.
Apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, perkara akan naik ke tahap ajudikasi nonlitigasi yang mencakup pembuktian, pemeriksaan keterangan saksi dan para pihak, hingga pembacaan putusan akhir.
Saat ini, KI Maluku Utara tengah merampungkan persiapan teknis persidangan, mulai dari penunjukan majelis komisioner, mediator, hingga panitera pengganti.
“Penetapan perangkat persidangan tersebut ditargetkan rampung dalam pekan ini,” pungkas Ismad.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.