Sekilas Info

Komisi I DPRD Tidore Desak ASN Terlibat Politik Dihukum Berat

Sekretaris Komisi I DPRD Tikep Syafrisal Lasidji. (Istimewa)

Tandaseru -- Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis pada setiap momentum Pilkada masih kerap ditemukan. Ini ditandai dengan banyaknya kasus pelanggaran netralitas ASN yang ditangani Bawaslu.

Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara berharap penegakan sanksi bisa menimbulkan efek jera agar para ASN dapat tunduk pada kode etik aparatur.

Sekretaris Komisi I DPRD Tikep Syafrisal Lasidji menyatakan, dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Nomor B/7/M.SM.00.00/2017 telah menegaskan larangan ASN terlibat dalam politik praktis. Begitu juga dalam Surat Keputusan Bersama Menpan-RB, Menteri Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi ASN, serta Bawaslu RI Nomor 800-2836/2020, Nomor 167/KEP/2020 dan Nomor 6/SKB/KASN/9/2020.

“Momentum Pilkada maupun pemilu, bisa kita lihat bersama banyaknya kejadian di lapangan, ada oknum ASN yang dengan sengaja ikut terlibat mengkampanyekan serta memenangkan satu pasangan calon, padahal di satu sisi mereka terikat dengan sebuah regulasi yang melarang keras ASN terlibat. Makanya hal ini perlu menjadi perhatian bagi Bawaslu, Panwascam serta petugas pengawasan di kelurahan agar pengawasan di lapangan diperketat, serta penegakan aturan tidak pandang bulu. Jika kedapatan langsung diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Syafrisal kepada tandaseru.com, Sabtu (26/9).

Syafrisal menyesalkan banyaknya kasus yang menjerat ASN, namun hingga kini belum ada hukuman yang membuat ASN jera teribat politik praktis, misalnya pemecatan.

“Malahan KASN sudah mengeluarkan rekomendasi mendapatkan hukuman penurunan pangkat, maupun hukuman berat, tetapi justru yang bersangkutan diberikan promosi jabatan. Hal ini perlu menjadi perhatian juga bagi Penjabat Wali Kota Tikep maupun Penjabat Sekretaris Kota tikep agar bisa memberikan pencerahan serta pengawasan yang ketat. Bila perlu jika kedapatan langsung diberikan sanksi yang tegas, agar ada efek jera. Karena juga sudah diatur oleh Instruksi Wali Kota Tikep Nomor 270/479/01/2020 tentang Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020,” papar politikus Partai Nasdem ini.

Tak hanya itu, Syafrisal juga menyoroti kesiapan Pemkot Tikep menyediakan anggaran Rp 12,5 miliar untuk pemulihan ekonomi. Ia berharap agar Penjabat Wali Kota Tikep serta Penjabat Sekretaris Kota ikut mengawasi sumber bantuan dari APBD agar tak dijadikan sebagai jualan politik oleh oknum tertentu. Apalagi Pilkada kali ini juga dikuti oleh petahana.

“Apalagi kita tahu bersama bahwa Pilkada di tengah pendemi ini banyak ruang yang coba dimanfaatkan, terutama soal bantuan pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial lainnya kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat yang mendapatkan bantuan lalu ada intimidasi harus ikut pasangan calon tertentu, penting untuk dilaporkan ke Bawaslu. Masyarakat juga harus mengambil bagian dari pengawasan Pilkada kali ini, karena bantuan apapun yang bersumber dari pusat maupun APBD itu hak masyarakat dan uang rakyat, bukan uang pribadi oknum calon tertentu,” pungkasnya.

Penulis: Tim
Editor: Sahril Abdullah