2 Ribu Keluarga di Tikep tak Dapat Bansos

Tandaseru — Pembagian bantuan sosial berupa sembako serta uang tunai Rp 150 ribu per Kepala Keluarga (KK) oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara menyisakan masalah di lapangan. Pasalnya, dalam pembagian pada Ramadan kemarin itu masih ada setidaknya 2 ribu KK terdampak Covid-19 yang tak kebagian bantuan.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Tikep, Mochtar Jumati saat diwawancarai tandaseru.com, Jumat (29/5).
“Itu hasil temuan Pansus di lapangan, dan temuan itu kami dapatkan atas kunjungan Pansus di setiap kelurahan dan desa. Jadi 2 ribu ini sebaran di semua kecamatan di Tikep,” ungkap Mochtar.
Ketua DPD Partai Nasdem Tikep itu juga mendesak Pemkot Tikep segera menyalurkan bantuan ke 2 ribu KK tersebut.
“Jadi 2 ribu yang tidak dapat ini lantaran belum punya KK. Ada yang sudah menikah tapi belum buat KK, makanya belum dapat. Tapi Pemkot tidak bisa jadikan itu alasan. Mereka yang belum ada KK pun harus dapat bantuan yang sama,” tegasnya.
Mochtar menambahkan, jangan sampai persoalan administrasi menghalangi masyarakat mendapatkan bantuan.
“Karena refocusing anggaran untuk sembako ini bersumber dari DAU. Dan DAU ini yang di-ploting oleh pusat dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Jadi ini uang rakyat, jadi perlu disalurkan secara merata,” harapnya.
Wakil Koordinator Pansus itu mengaku dalam rekomendasi Pansus telah disampaikan oleh Pemkot agar mempercepat penyaluran 2 ribu KK yang belum kebagian sembako itu.
“Jadi kami minta segera ditindaklanjuti secepatnya. Tidak bisa mereka yang belum dapat ini nanti di tahap II baru dapat. Mereka juga harus dapat tahap I, begitu juga tahap II nanti,” ucapnya.

Mochtar menegaskan, Pansus juga telah merekomendasi agar bansos tahap I yang dibagi dalam bentuk sembako pada tahap II dialihkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Ya kami berharap agar tahap II bisa dialihkan dalam bentuk BLT APBD, agar masyarakat bisa langsung membeli sesuai dengan kebutuhan. Kalau pembagian dalam bentuk sembako ini menguntungkan toko besar. Dan bantuan dalam sembako ini juga kurang efektif, lantaran di lapangan beras ada di setiap kelurahan merek berbeda-beda, makanya kami harap agar dialihkan dalam bentuk BLT,” jabarnya.
Menurut dia, pengalihan ke BLT ini juga akan membuat adanya perputaran uang di masyarakat.
“Kalau perputaran uang bagus tentu juga menghidupkan pelaku usaha kecil di masyarakat. Selain itu juga mengurangi ongkos atau biaya muatan pembelian sembako,” pungkasnya.