Tandaseru – Sungguh malang nasib pekerja di Kota Ternate, Maluku Utara. Setidaknya 856 orang tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan di tengah pandemi Covid-19. Sialnya lagi, sebagian besar di antara mereka gagal mendaftarkan diri untuk program Kartu Prakerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Jusuf Sunya kepada tandaseru.com mengungkapkan, 856 tenaga kerja terdampak itu berasal dari sektor perhotelan 318 orang, perdagangan 261 orang, hiburan dan restoran 187 orang, serta jasa 90 orang.
“42 orang di-PHK, sedangkan 814 lainnya dirumahkan,” ungkapnya, Selasa (12/5).
Rinciannya, Muara Hotel merumahkan 50 karyawan, Muara Inn merumahkan 10 karyawan, Hotel Sahid Bela merumahkan 158 karyawan, Hotel Emerald merumahkan 41 karyawan, dan Hotel Neraca merumahkan 27 karyawan.
Selanjutnya Tiara Inn merumahkan 6 karyawan, Corner Palace Hotel merumahkan 13 karyawan, Losmen Kita merumahkan 5 karyawan, dan Ternate City Hote merumahkan 8 karyawan.
Lalu PT Surya Intan Harmoni mem-PHK 30 karyawan, PT World Inovative Telecommunication merumahkan 19 karyawan, PT Multi Citra Abadi merumahkan 19 karyawan, PT Massindo Solaris Nusantara Ternate mem-PHK 6 karyawan, dan PT Bintang Muara Kieraha merumahkan 151 karyawan.
Ada pula CV Karunia Makmur yang merumahkan 10 karyawan, CV Guna Makmur merumahkan 15 karyawan, dan CV Guna Makmur Abadi merumahkan 11 karyawan.
Kemudian Dapur Sorasa merumahkan 43 karyawan, PT Indoteranusa merumahkan 51 karyawan, K62 Café & Resto merumahkan 17 karyawan, Inul Vista Karaoke mem-PHK 4 karyawan dan merumahkan 14 karyawan, D’Stadion Resto dan Karaoke merumahkan 18 karyawan, serta Bioskop XXI merumahkan 40 karyawan.
Tak hanya itu, LPK El-ris Ternate juga merumahkan 4 karyawan, Koperasi Nusantara mem-PHK 2 karyawan, PT Langgang Buana Perkasa merumahkan 79 karyawan, PT Qanitha Calya Perkasa merumahkan 3 karyawan, serta PT Langgang Buana Tours & Travel merumahkan 2 karyawan.
***
Malangnya, sebagian besar pekerja terdampak ini tak terdaftar dalam program Kartu Prakerja. Pasalnya, proses pendaftaran program banyak menyimpan masalah.
“Program Kartu Prakerja ada beberapa masalah. Banyak yang daftar tapi tidak bisa mengakses karena kemampuan server di Jakarta, di Komite Kartu Prakerja, lemah. Banyak yang tidak bisa masuk padahal harus daftar perseorangan,” tutur Jusuf.
Jusuf bilang, seharusnya pedaftaran Kartu Prakerja diserahkan ke daerah masing-masing. Selain aksesnya dirasa bakal lebih mudah, Disnaker juga lebih tahu kondisi daerah dan siapa saja yang membutuhkan kartu ‘sakti’ tersebut.
“Apalagi khusus pekerja terdampak Covid-19 ini tidak ada lagi program lain dari Kementerian Tenaga Kerja,” kata dia.
Kartu Prakerja sendiri merupakan program Presiden Joko Widodo berupa pemberian stimulan untuk pencaker. Dijalankan bertepatan dengan meluasnya pandemi Covid-19, program ini salah satunya diutamakan untuk para pekerja yang terdampak.
Tinggalkan Balasan