30 SDM PKH Halmahera Selatan Resmi Dilantik sebagai PPPK Kemensos

Tandaseru — Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2025 sebanyak 32.843 orang, Jumat (3/10/2025). Dari puluhan ribu tenaga pendamping keluarga harapan (PKH) ini, 30 di antaranya berasal dari kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Para PKH ini bertugas memperkuat layanan kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia.

Prosesi pelantikan yang dipusatkan di Jakarta itu dihadiri langsung Menteri Sosial RI bersama jajaran pejabat tinggi Kemensos. Seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) PKH dari berbagai daerah di seluruh Indonesia  mengikuti acara ini melalui siaran virtual.

Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dalam sambutannya menegaskan bahwa rekrutmen PPPK merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial.

“Dengan tambahan tenaga baru, Kemensos ingin memastikan pelayanan kesejahteraan sosial semakin cepat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Ia juga berharap seluruh pegawai yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, profesional, dan berintegritas.

Kemensos optimistis, dengan adanya penguatan SDM melalui jalur PPPK, pelayanan sosial dapat lebih merata hingga ke pelosok, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Koordinator SDM PKH Halmahera Selatan, Sudirman Adam, dalam rilisnya menyampaikan, pihaknya berharap seluruh SDM PKH Halmahera Selatan bersyukur karena telah dilantik secara resmi oleh Menteri Sosial.

“Hari ini Jumat Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi mengangkat dan mengambil sumpah 30 SDM PKH di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai PPPK dalam lingkungan Kementerian Sosial. Pengangkatan PPPK ini menjadi dasar buat teman-teman SDM PKH untuk lebih meningkatkan kualitas kerja yang berbasis data dan mendukung kegiatan pemerintah untuk menyukseskan program pemerintah yakni data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk menjadi pedoman data kemiskinan di indonesia,” ujar Sudirman.

Koordinator Wilayah PKH Maluku Utara, Rudy Rasabessy, dalam keterangan persnya menyampaikan, untuk Maluku Utara total 170 pegawai yang dilantik.

“Pengangkatan PPPK ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pelayanan sosial di daerah, khususnya untuk mendukung tugas-tugas SDM PKH,” jelasnya.

Rudy menambahkan, jumlah tersebut belum termasuk pegawai dari bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) maupun Pemberdayaan Sosial (Dayasos) yang juga mendapat formasi dalam rekrutmen PPPK tahun ini.