Tandaseru — Forum Peduli Masyarakat Maluku Utara (FPM-MU) menemui Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Kamis (7/9). Pertemuan itu demi membahas seleksi penerimaan CPNS dan TNI-Polri di Malut.
Dalam agenda tersebut, FPM-MU mengusulkan agar kuota penerimaan CPNS dan TNI-Polri di Maluku Utara diberikan prioritas kepada putra-putri daerah dengan persentase 90%. Hal ini bertujuan membantu kemajuan daerah dan menghindari marginalisasi anak-anak Maluku Utara.
Sekretaris Umum FPM-MU M Chaisar Efendi menyatakan, golongan yang harus diutamakan dalam penerimaan CPNS dan TNI-Polri adalah orang-orang pribumi Maluku Utara maupun percampuran Maluku Utara dengan wilayah lainnya yang telah hidup secara turun temurun di Maluku Utara. Lalu penduduk luar dari wilayah Maluku Utara yang telah terdaftar sebagai penduduk di wilayah Maluku Utara selama 3 tahun terakhir.
“Kemudian orang-orang pribumi maupun percampuran Maluku Utara dengan
wilayah lainnya yang hidup di luar wilayah Maluku Utara namun memiliki hubungan pertalian baik secara biologis, emosional dan
historis dengan wilayah Maluku Utara. Dan bukan orang yang datang tiba-tiba dan melakukan pengurusan dokumen penduduk untuk mengambil peluang dan memanfaatkan momentum penerimaaan ASN, TNI-Polri, dan lainnya di wilayah Maluku Utara,” jabarnya.
Chaisar mengatakan, RDP dengan Komisi I merupakan tindak lanjut petisi yang dilakukan FPM-MU sebelumnya. Meskipun ia mengaku kecewa karena RDP tidak dihadiri secara lengkap oleh anggota Komisi I terutama Ketua Komisi Rahmi Husen, ia berharap pesan mereka tersampaikan.
“Kami hadir di sini bukan hanya berbicara Kota Ternate, Tidore, Makian atau suku yang lain, tapi kami hadir menyuarakan nasib anak-anak Maluku Utara,” ujar Chaisar kepada wartawan usai RDP.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.