Ngofa Adat Kesultanan Tidore Desak Gubernur dan Presiden Hargai Maklumat Sultan

Tandaseru -- Langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat menetapkan kawasan khusus ibukota Sofifi diprotes Ngofa Adat Kesultanan Tidore.

Pasalnya, kawasan khusus tersebut dinilai "mencaplok" sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan yang juga masuk wilayah Kesultanan Tidore.

Dalam pertemuan terbatas antara Ngofa Adat dengan pihak Kesultanan Tidore di Kedaton Tidore, Jumat (9/4), Ngofa Adat menilai percepatan pembangunan ibukota Sofifi merupakan sikap politik Pemprov. Meski berdalih kawasan tersebut bukan Daerah Otonomi Baru (DOB), pada hakikatnya kawasan itu adalah DOB.

“Dan pada kenyataannya telah mengambil dua wilayah kecamatan di daratan Oba, yaitu Oba Utara, Oba Tengah dan satu kecamatan di Kabupaten Halmahara Barat. Maka perlu dicermati secara serius, dan dipertanyakan serta disikapi,” tegas Ketua Ngofa Adat Kesultanan Tidore, M. Bakri Dano saat membacakan pernyataan sikap Ngofa Adat.

Bakri menegaskan, selama 22 tahun Provinsi Malut terbentuk, Pemprov tidak pernah serius membangun Sofifi sebagaimana layaknya ibukota provinsi.

"Sementara di satu sisi tidak ada regulasi yang menghambat proses pembangunan. Namun Pemerintah Provinsi beralasan dengan berbagai kendala bahwa wilayah tersebut masih berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan dan itu dinilai sebagai sebuah alasan yang mengada-ada,” terang Bakri.