Ngofa Adat Kesultanan Tidore Desak Gubernur dan Presiden Hargai Maklumat Sultan

Ngofa Adat juga mendesak Gubernur Malut, Wali Kota Tidore Kepulauan, dan Bupati Halmahera Barat membatalkan kesepakatan bersama terkait pelepasan wilayah khususnya di daratan Oba karena telah melanggar maklumat Sultan Tidore.

"Ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial kemasyarakatan yang merugikan kita bersama," tandasnya.

Sementara itu, Tollamo (Sekretaris) Kesultanan Tidore, Sofyan Dano Bagus usai pertemuan menegaskan pihak Kesultanan tetap berpedoman pada maklumat Sultan Tidore yang dikeluarkan mendiang Sultan Djafar Sjah.

Sofyan menjabarkan secara singkat isi maklumat tersebut. Ada tiga poin penting dalam maklumat itu, di mana Sultan mengatakan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Kesultanan Tidore yang dibangun sejak tahun 1108 akan semakin sulit untuk ditumbuhkembangkan menjadi pranata sosial kemasyarakatan mengingat DOB pada umumnya akan memutuskan hubungan baik sosial maupun budaya dengan daerah induk.

"Yang berikut dalam maklumat itu, Kesultanan Tidore sejak tahun 1956 telah mengikhlaskan sebagian besar wilayahnya mulai dari Papua, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah menjadi DOB. Oleh sebab itu Sultan Tidore tidak akan pernah mengizinkan sejengkal wilayahnya untuk dimekarkan lagi,” jelasnya.