Tandaseru — Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara, resmi mengeluarkan larangan pelaksanaan kegiatan masyarakat berupa pesta ronggeng pada malam hari di seluruh desa yang berada di wilayah Sula. Kebijakan ini langsung memicu perdebatan panas dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat di media sosial.
Larangan tersebut berlaku di 78 desa di Kabupaten Sula. Dalam imbauan resminya, kepolisian menegaskan dasar hukum penerapan aturan ini, yakni Pasal 274 ayat (1) KUHP yang menyatakan setiap orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
Selain itu, merujuk pada Pasal 274 ayat (2) KUHP, jika tindak pidana tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Kapolres Sula AKBP Handres menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk menyikapi perkembangan situasi di wilayah hukumnya. Menurutnya, pelaksanaan pesta ronggeng kerap memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, hingga penikaman atau pembacokan antarpengunjung di lokasi acara. Oleh karena itu, aturan larangan pesta ronggeng pada malam hari dinilai mendesak untuk diberlakukan.
“Jika ditemukan pesta ronggeng dilaksanakan pada malam hari maka penanggungjawab acara atau tuan rumah akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Handres, Rabu (18/11/2026).
Ia juga menambahkan, Polres Sula tidak akan menerbitkan izin keramaian untuk kegiatan pesta ronggeng yang diselenggarakan pada malam hari.
Kebijakan ini dengan cepat menjadi viral setelah diunggah akun Facebook @Ternate_infoterkini. Unggahan tersebut menampilkan foto Kapolres AKBP Handres, dengan tulisan terkait pelarangan tersebut, dan hingga kini telah disukai oleh 223 orang, dikomentari 55 kali, serta dibagikan sebanyak 12 kali.
Kolom komentar unggahan tersebut langsung dipenuhi perdebatan sengit dari warganet dan warga setempat. Sejumlah warga menilai pelarangan pesta ronggeng secara menyeluruh bukanlah solusi utama, melainkan peredaran minuman keras (miras) yang seharusnya diberantas.
Salah satu komentar datang dari akun Achym SembiLantuju yang mempertanyakan latar belakang Kapolres dan menilai aturan tersebut berlebihan, serta melontarkan protes, “Kapolres orang mna ni kg bikin diri macam ini pigi la pulng di se pung kmpung la larang disana anjing par se”.
Kritik senada juga disampaikan warga lainnya. Akun Ari Waikabu menuliskan bahwa seharusnya pihak berwajib melarang peredaran minuman keras, mengingat tradisi joget atau ronggeng umumnya merupakan rangkaian acara resepsi pernikahan warga. Hal serupa dipertanyakan oleh akun Jong Apraka yang mempertanyakan alasan mengapa miras tidak bisa dibasmi.
Sementara itu, akun Amat Matsel Pardidu turut meminta agar aparat penegak hukum tidak hanya melarang pesta ronggeng, tetapi juga fokus memberantas peredaran miras di wilayah Kepulauan Sula. Penilaian lain datang dari akun Mujjaik Awi Tidore yang menganggap kebijakan tersebut bersifat sementara karena dinilai sudah sering terjadi sebelumnya.
Kendati menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, imbauan resmi tersebut kini telah disebarkan ke 78 desa di Kabupaten Kepulauan Sula. Melalui aturan baru ini, warga Sula diminta untuk patuh dan menyesuaikan diri, di mana kegiatan pesta resepsi masih tetap dapat dilangsungkan, namun tanpa menyertakan acara ronggeng pada malam hari.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.