Tandaseru — DPRD Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (17/11/2026), ini dihadiri Wakil Wali Kota Ahmad Laiman.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Asma Ismail serta diikuti Ketua DPRD Ade Kama, 21 dari total 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, para asisten, staf ahli wali kota, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan insan pers.

Dalam rapat tersebut, empat fraksi menyampaikan catatan strategis terkait komposisi belanja daerah, rendahnya rasio kemandirian fiskal, serta keberpihakan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ardiansyah Fauji, mengapresiasi kenaikan rencana pendapatan daerah tahun 2027 menjadi Rp915,46 miliar atau meningkat sebesar 14,98 persen dibandingkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Namun, ia menyoroti porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai Rp82,11 miliar (8,97 persen), sementara pendapatan transfer mendominasi sebesar Rp825,86 miliar (90,21 persen).

Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah menyusun strategi peningkatan PAD melalui pemetaan potensi ekonomi, digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta evaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.

Selain itu, fraksi ini mengingatkan batas waktu penyesuaian komposisi belanja daerah pada tahun 2027 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yakni batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan alokasi minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen.

“Sehubungan dengan hal tersebut, fraksi meminta pemerintah daerah menyampaikan rincian pemenuhan kedua ketentuan tersebut, mengevaluasi belanja birokrasi yang kurang produktif, serta memperkuat penganggaran berbasis kinerja. Hasil efisiensi anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembiayaan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ardiansyah.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meminta pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, penanganan tengkes (stunting), air bersih, sanitasi, pembangunan jalan, dan konektivitas antarwilayah serta antarpulau.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kasman Ulidam, menekankan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif yang memuat deretan angka, melainkan instrumen kebijakan publik untuk menjawab persoalan rakyat. Ia meminta pemerintah daerah memastikan belanja operasional sesuai kebutuhan agar tidak menggerus ruang fiskal pembangunan.

Menurut Fraksi PKB, belanja modal harus difokuskan pada infrastruktur yang berdampak langsung, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana pendukung ekonomi. Keberhasilan pembangunan pun dinilai tidak hanya diukur dari besaran serapan anggaran, tetapi dari meningkatnya kualitas pelayanan publik dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI), Yusuf Bahta, menegaskan bahwa pembahasan Ranperda APBD 2027 beserta nota keuangannya harus memastikan setiap rupiah berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.

Program dan kegiatan diminta memiliki keterkaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, penanganan tengkes, peningkatan capaian pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.

“Pandangan umum Fraksi DKI ini disampaikan dan disetujui untuk ditindaklanjuti pada tahapan pembahasan. Kami berharap pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada rakyat,” kata Yusuf.

Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat (ADEM), Alifandi Riski Cahya, menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran bagi masyarakat di wilayah kepulauan, pesisir, petani, nelayan, pelaku UMKM, kelompok rentan, serta warga yang menghadapi keterbatasan akses pelayanan dasar dan infrastruktur.

Alifandi mengingatkan, keberhasilan APBD ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, efektivitas program, ketepatan waktu dan sasaran, serta kejelasan indikator capaian sesuai peraturan perundang-undangan.

“Oleh karena itu, Fraksi ADEM berharap seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara terbuka, objektif, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” tandas Alifandi.

Ika Fuji Rahayu
Editor
Ika Fuji Rahayu
Reporter