Tandaseru — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Masyarakat Morotai (Kommara) bersama warga dari delapan desa lingkar bandara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.
Aksi yang berlangsung pada Rabu pukul 11.00 WIT ini melibatkan aliansi masyarakat dari Desa Wawama, Darame, dan Gotalamo, serta elemen mahasiswa dari Cipayung Plus dan Universitas Pasifik Morotai (Unipas). Massa bergerak menuju Kantor BPN Morotai untuk menuntut penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun dengan TNI Angkatan Udara (TNI AU).
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Kommara, Machmud Kiat, menegaskan bahwa konflik ini bermula dari klaim sepihak TNI AU atas lahan seluas 1.125 hektare di wilayah lingkar bandara. Dari total luas tersebut, BPN Morotai dilaporkan telah menerbitkan sertifikat seluas 681,7 hektare, sementara sisa lahan seluas 443,3 hektare berencana untuk diserahkan pensertifikatannya kepada pihak AURI.
“Kami mendesak Kepala BPN Morotai untuk segera membeberkan peta bidang BMN nomor 5061-6001 serta membuka kembali SK 103 tahun 2017. Kembalikan 1.125 hektare tanah kepada masyarakat,” ujar Machmud di hadapan massa aksi.
Ia juga meminta BPN agar tidak menghalangi warga dalam mengurus pembuatan sertifikat tanah di lahan yang selama ini menjadi tempat tinggal dan perkebunan warga. Menurutnya, tanah tersebut telah dihuni secara turun-temurun oleh masyarakat setempat jauh sebelum adanya klaim dari pihak militer.
Senada dengan hal tersebut, orator mahasiswa lainnya, Nurdin Amor, mengecam langkah BPN yang dinilai mengeluarkan sertifikat sepihak atas dasar kepentingan TNI AU tanpa melibatkan masyarakat. Ia menyebut konflik agraria ini telah mengakar sejak tahun 1984 dan terus diabaikan oleh negara di tengah bergantinya kepemimpinan nasional maupun daerah.
Massa aksi menuntut agar pihak BPN transparan mengenai batas-batas lahan yang diklaim oleh AURI dan menghentikan segala bentuk intimidasi maupun pungutan liar di wilayah sengketa. Dalam unjuk rasa yang berlangsung selama tiga jam tersebut, warga mengancam akan kembali dalam jumlah yang lebih besar dan memboikot Kantor BPN Morotai jika tuntutan mereka tidak segera diindahkan.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.