Oleh: Andre Sudin

Aktivis PMII

_______

“Kita semua punya guru. Kita semua pernah menjadi murid. Karena itu, mari kita rayakan Hari Guru dengan penuh kegembiraan, sekaligus mengenang dan menghormati jasa orang-orang yang telah mendidik dan membentuk perjalanan hidup kita.”

KALIMAT penuh makna itu meluncur dari lisan Abubakar Abdullah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara. Bagi saya, pernyataan tersebut bukan sekadar seremoni retoris menyambut Hari Guru Nasional (HGN) ke-81. Kalimat itu adalah sebuah ajakan kolektif bagi kita semua untuk berhenti sejenak dan merenungkan betapa besarnya jasa para pendidik dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Di tengah gemuruh perayaan ini, kita tentu menyadari bahwa ruang-ruang kelas kita sedang menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah. Arus digitalisasi yang begitu deras menuntut guru untuk tidak lagi sekadar menjadi penyampai informasi, melainkan pembentuk karakter. Perubahan metode belajar serta ketimpangan akses informasi antara wilayah perkotaan dan kepulauan menjadi ujian nyata yang harus dijawab oleh pemangku kebijakan.

Apalagi, kita tahu bahwa sosok Abubakar Abdullah memiliki rekam jejak panjang sebagai seorang akademisi. Ia pernah berdiri langsung di depan papan tulis untuk mentransfer ilmu dan membimbing para mahasiswanya. Pengalaman empiris tersebut membuatnya memahami betul denyut nadi persoalan pendidikan, termasuk apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang pengajar dan peserta didik di lapangan.

Pemahaman mendalam itulah yang tercermin dari lahirnya gagasan program “Satu Hari Mengajar” di momentum Hari Guru tahun ini. Meski satu hari terasa singkat, langkah ini adalah terobosan cemerlang dari Kepala Dinas Dikbud untuk meruntuhkan sekat birokrasi. Melalui program ini, jajaran pemerintah daerah hingga unsur Forkopimda diajak turun langsung menyapa dan berinteraksi dengan para siswa di sekolah.

Pendekatan emosional dan keteladanan langsung seperti ini tentu membawa dampak psikologis yang positif bagi peserta didik. Kehadiran para pemimpin daerah di ruang kelas dapat memantik motivasi belajar siswa agar mampu mengembangkan kualitas diri di tengah gempuran teknologi. Lebih dari itu, kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan nyata terhadap profesi guru, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut merasakan beratnya tanggung jawab mendidik.

Namun, gerakan moral saja tidak cukup untuk menjawab persoalan struktural yang masih membelit dunia pendidikan di Maluku Utara. Berdasarkan data terbaru Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Dikbud bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada November 2026, tercatat masih ada sekitar 34.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah ini. Angka tersebut menjadi alarm keras bahwa pemerintah daerah harus fokus melakukan intervensi terukur agar setiap anak dapat mengenyam pendidikan yang layak.

Di sisi lain, upaya menekan angka putus sekolah harus berjalan beriringan dengan perbaikan nasib para pengajarnya. Pendidikan di Maluku Utara masih sangat membutuhkan sentuhan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan guru, terutama bagi tenaga pendidik non-ASN dan mereka yang mengabdi di pelosok desa. Peningkatan sarana prasarana sekolah serta jaminan kesejahteraan bagi ribuan guru adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

Urgensi ini selaras dengan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang menempatkan guru sebagai pamong. Seorang pamong bertugas menuntun tumbuh kembang anak dengan penuh kasih sayang dan keteladanan. Namun, untuk dapat menjalankan peran mulia sebagai pendidik yang merdeka lahir dan batin, seorang guru mutlak memerlukan kehidupan yang layak serta ketenangan pikiran.

Hal senada juga ditegaskan oleh Prof. Azyumardi Azra dalam bukunya, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi. Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan suatu bangsa sangat bergantung pada profesionalitas dan tingkat kesejahteraan para gurunya. Beban ekonomi yang berat pada akhirnya hanya akan menjadi penghambat besar bagi guru untuk memberikan performa mengajar yang maksimal di ruang kelas.

Oleh karena itu, momentum Hari Guru Nasional ke-81 ini harus menjadi titik balik bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Sinergi antara program yang menyentuh sisi kemanusiaan dengan kebijakan anggaran yang pro-kesejahteraan guru harus terus dikawal. Dengan latar belakang akademisinya, publik tentu menaruh harapan besar di pundak Abubakar Abdullah untuk menakhodai perubahan ini.

Pada akhirnya, memuliakan guru tidak cukup hanya dengan rangkaian kata indah atau karangan bunga setiap bulan November. Penghormatan tertinggi bagi para pahlawan tanpa tanda jasa adalah menghadirkan kebijakan nyata yang menjamin masa depan mereka. Jika gurunya sejahtera dan bahagia, maka masa depan generasi emas Maluku Utara niscaya akan berada di tangan yang tepat. (*)