Tandaseru — Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat resmi memperkuat sinergi untuk menata infrastruktur Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Kedi. Kolaborasi strategis ini ditargetkan mampu mendorong pemerataan konektivitas ekonomi, memperlancar arus logistik, serta membuka aksesibilitas bagi wilayah-wilayah terisolasi di Halmahera Barat.
Langkah tersebut dimatangkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Kedi yang berlangsung di Hotel Gwen Ternate, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan ini difasilitasi Direktorat Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut melalui PT Rayasurverindo Tirtasarana selaku pelaksana pekerjaan penyusunan studi. Kepala UPP Kelas III Jailolo, Rosihan Gamtjim, menyampaikan penyusunan dokumen tersebut merupakan salah satu program prioritas Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2026.
“Penyusunan dokumen RIP Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Kedi, termasuk DLKr dan DLKp, diharapkan menjadi acuan bersama dalam peningkatan kapasitas layanan pelabuhan untuk kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Rosihan.
Ia menambahkan, dokumen ini menjadi arah pengembangan kedua pelabuhan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan dinamika wilayah ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Halmahera Barat, James Uang, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur transportasi laut di wilayahnya.
“Bagi kami, pelabuhan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan urat nadi konektivitas, pintu masuk dan keluarnya orang serta barang, sekaligus instrumen penting untuk membuka akses ekonomi dan pemerataan pembangunan,” tegas James.
Bupati Halmahera Barat dua periode sekaligus Wakil Ketua I Demokrat Maluku Utara ini mendorong pengembangan Pelabuhan Jailolo secara komprehensif, termasuk agar mampu disinggahi kapal penumpang berukuran lebih besar seperti KM Dorolonda atau KM Ngapulu, serta dilengkapi fasilitas penyeberangan dan areal parkir yang representatif. Sementara untuk Pelabuhan Kedi, James meminta penguatan dermaga guna mendukung layanan kapal tol laut untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.
Selain dua pelabuhan utama tersebut, James turut mengajukan rehabilitasi Pelabuhan Bataka yang rusak pascagempa, penataan kembali Pelabuhan Dodinga yang telah diserahkan pengelolaannya ke Kemenhub untuk melayani wilayah Jailolo Selatan, serta penyediaan layanan kapal perintis di Barataku bagi masyarakat Kecamatan Loloda Tengah.
“Pemerintah daerah memiliki keterbatasan fiskal, sementara kebutuhan pembangunan terus berkembang. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi sebuah keharusan,” pungkasnya.
Acara FGD tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Halbar Ibnu Saud Kadim, Kadishub Halbar Fabianus Atajalim, jajaran UPP Kelas III Jailolo, tim PT Rayasurverindo Tirtasarana, serta jajaran pemangku kepentingan terkait.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.