Tandaseru — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menegaskan fokus penanganan dampak El Nino berkepanjangan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih marak terjadi di berbagai titik wilayah Morotai. Penanganan darurat karhutla telah ditetapkan sebagai prioritas daerah dengan skema pembiayaan khusus yang terpisah dari agenda daerah lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Rio Christian Pawane di hadapan DPRD dalam rapat paripurna, Kamis (8/10/2026).
Rio menjelaskan, karhutla telah memicu kerusakan lahan dan membumihanguskan sebagian tanaman milik warga. Menyikapi hal tersebut, Pemkab Morotai melalui sektor pertanian telah mengambil serangkaian tindakan konkret di lapangan untuk memulihkan kerugian masyarakat.
“Pemerintah daerah telah mengambil sejumlah langkah penanganan, di antaranya pembangunan sumur bor, distribusi air bersih, pembentukan relawan karhutla di desa, serta penyediaan bibit tanaman pengganti bagi petani yang terdampak,” ujar Rio.
Guna mengantisipasi dampak perubahan iklim secara berkelanjutan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah diinstruksikan meningkatkan koordinasi dengan BMKG di tingkat provinsi maupun nasional demi meningkatkan akurasi prediksi cuaca.
“Langkah tersebut diharapkan dapat membantu petani melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap kondisi iklim pada masa mendatang,” tegasnya.
Di sisi lain, Rio menepis isu yang mengaitkan penanganan bencana karhutla dengan agenda daerah seperti Festival Morotai (Morofest). Ia menegaskan, kedua program tersebut memiliki porsi prioritas dan pos anggaran yang berbeda. Penanganan karhutla yang kini berstatus bencana daerah dibiayai menggunakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Sementara Festival Morotai telah masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) sebagai salah satu agenda nasional. Penyelenggaraan Festival Morotai mendapat dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta berbagai pihak, termasuk dalam penguatan infrastruktur dan konektivitas,” jelas Rio.
Ia menambahkan, penyelenggaraan agenda nasional tersebut turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hasilnya dapat dialokasikan kembali untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.