Tandaseru — Maluku Utara tengah menikmati derasnya arus investasi, terutama di sektor pertambangan dan hilirisasi nikel. Namun di balik gemerlap investasi dan pertumbuhan ekonomi yang mencatat angka fantastis, persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2025 terdapat sekitar 32,12 ribu orang menganggur di Maluku Utara. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,55 persen, bahkan meningkat 0,52 poin persentase dibandingkan Agustus 2024 yang berada di angka 4,03 persen.
Ironisnya, angka tersebut muncul ketika Maluku Utara justru menjadi salah satu magnet investasi terbesar di Indonesia.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi hilirisasi di Maluku Utara pada 2024 mencapai Rp57,6 triliun, dengan sekitar 99,5 persen terkait nikel.
Pertanyaan besarnya kemudian: sejauh mana derasnya investasi tersebut benar-benar mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara?
Pertanyaan itu disampaikan Wakil Ketua DPW PAN Maluku Utara, Iswan Abubakar.
Menurut Iswan, pemerintah tidak boleh hanya menjadikan besarnya nilai investasi sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Sebab, ukuran paling nyata yang dirasakan masyarakat adalah tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan, dan terbukanya kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Investasi boleh besar, pertumbuhan ekonomi boleh tinggi. Tetapi pemerintah harus bisa menjawab satu pertanyaan sederhana: masyarakat Maluku Utara mendapatkan apa dari semua investasi tersebut?” tanyanya.
Iswan menilai, pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu melakukan evaluasi secara terbuka terhadap korelasi antara investasi yang masuk dengan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kalau investasi triliunan rupiah masuk ke daerah, tetapi masih ada puluhan ribu orang yang menganggur, tentu ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Bukan berarti investasi harus ditolak. Justru investasi harus kita dorong, tetapi manfaatnya harus lebih terasa bagi masyarakat lokal,” katanya.
Ekonomi Tumbuh Fantastis, Pengangguran Harus Jadi Alarm
Sorotan tersebut semakin relevan jika melihat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. BPS mencatat ekonomi Maluku Utara sepanjang 2025 tumbuh 34,17 persen, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp133,62 triliun. Sektor industri pengolahan menjadi salah satu motor utama dengan pertumbuhan mencapai 62,64 persen.
Namun, bagi Iswan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diterjemahkan menjadi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan 34 persen tentu membanggakan. Tetapi kita jangan hanya melihat angka makro. Kita harus lihat di tingkat masyarakat. Apakah anak-anak muda kita semakin mudah mendapatkan pekerjaan? Apakah UMKM lokal tumbuh? Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Itu yang harus menjadi ukuran,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah harus memastikan agar pembangunan industri berbasis nikel tidak menciptakan ekonomi yang berjalan sendiri dan terpisah dari masyarakat sekitar.
Jangan Sampai Orang Maluku Utara Hanya Jadi Penonton
Iswan mengingatkan, salah satu risiko dari ledakan investasi pertambangan adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan kompetensi masyarakat lokal.
Karena itu, pemerintah provinsi dinilai perlu membuat kebijakan yang lebih konkret, bukan sekadar imbauan kepada perusahaan agar menggunakan tenaga kerja lokal.
“Pemerintah harus tahu perusahaan membutuhkan tenaga kerja seperti apa. Dari situ pemerintah menyiapkan masyarakat. Kalau perusahaan membutuhkan tenaga teknisi, operator alat, welder, mekanik, tenaga kelistrikan, tenaga keselamatan kerja, dan berbagai kompetensi lainnya, maka pelatihan harus diarahkan ke sana,” jelasnya.
Menurut Iswan, program pelatihan tenaga kerja harus berbasis kebutuhan industri dan tidak boleh sekadar berorientasi pada jumlah peserta yang dilatih.
Ia mendorong pemerintah memperkuat BLK, pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, program magang industri, serta kerja sama langsung antara sekolah, perguruan tinggi dan perusahaan.
“Jangan sampai masyarakat kita hanya diberikan pelatihan yang tidak berhubungan dengan kebutuhan lapangan kerja. Industri bergerak cepat, maka pemerintah juga harus cepat menyiapkan SDM,” tegasnya.
32 Ribu Penganggur, Pemerintah Diminta Punya Target Terukur
Iswan juga meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara membuat target penyerapan tenaga kerja yang lebih terukur dari setiap investasi besar yang masuk.
Menurutnya, setiap proyek strategis seharusnya memiliki peta kebutuhan tenaga kerja, termasuk berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, jenis kompetensinya, berapa yang dapat diisi tenaga kerja lokal, serta program peningkatan kompetensi apa yang harus disiapkan pemerintah.
“Harus ada dashboard tenaga kerja. Pemerintah harus punya data. Perusahaan A membutuhkan berapa orang, perusahaan B berapa orang, kompetensinya apa, dan berapa tenaga kerja lokal yang sudah terserap,” tegasnya.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengetahui berapa nilai investasi yang masuk, tetapi juga dapat mengukur berapa lapangan kerja yang benar-benar tercipta.
Ternate dan Halmahera Utara Jadi Perhatian
Persoalan pengangguran juga tidak merata di seluruh wilayah Maluku Utara. Berdasarkan data BPS, TPT tertinggi pada Agustus 2025 berada di Kota Ternate sebesar 6,92 persen dan Halmahera Utara sebesar 6,70 persen. Sementara Halmahera Selatan berada pada posisi terendah dengan TPT 2,55 persen.
Bagi Iswan, disparitas tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk seluruh kabupaten/kota.
“Pemerintah harus melihat masalahnya per daerah. Ternate tentu berbeda dengan Halmahera Selatan, Halmahera Utara berbeda dengan Halmahera Tengah. Potensi ekonominya berbeda, struktur tenaga kerjanya berbeda, sehingga intervensinya juga harus berbeda,” ujarnya.
Jangan Hanya Jadi Penonton di Tanah Sendiri
Iswan menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan masuknya investasi ke Maluku Utara. Sebaliknya, investasi tetap dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Namun, investasi harus menghasilkan multiplier effect bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan rantai ekonomi investasi juga melibatkan UMKM, koperasi, pengusaha lokal, sektor transportasi, perdagangan, jasa, perikanan, pertanian, hingga penyedia kebutuhan industri.
“Jangan hanya orang bekerja di dalam perusahaan. Masyarakat di sekitar kawasan industri juga harus mendapatkan manfaat dari rantai ekonomi yang terbentuk,” katanya.
Ia mencontohkan, kebutuhan konsumsi perusahaan dan pekerja dalam jumlah besar seharusnya dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal.
“Kalau kebutuhan makan, transportasi, jasa, logistik, dan berbagai kebutuhan perusahaan semuanya didatangkan dari luar daerah, maka multiplier effect-nya tidak maksimal. Pemerintah harus memastikan pelaku usaha lokal masuk dalam rantai pasok,” lanjutnya.
Investasi Jangan Berhenti di Angka Triliunan
Iswan yang juga Alumni SMK Negeri 1 Ternate ini meminta pemerintah daerah mengubah cara pandang dalam melihat investasi. Menurutnya, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai rupiah yang masuk ke daerah.
“Jangan hanya bangga dengan angka investasi triliunan. Ukur juga berapa tenaga kerja lokal yang terserap, berapa UMKM yang naik kelas, berapa pengusaha lokal yang masuk rantai pasok, dan berapa pendapatan masyarakat yang meningkat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikan angka pengangguran sebagai salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan dan investasi.
Sebab, kata dia, sumber daya alam Maluku Utara pada akhirnya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di daerah.
“Investasi bukan tujuan akhir. Investasi adalah alat. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat, dengan nilai investasi yang terus mengalir dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, tantangan Maluku Utara ke depan bukan lagi sekadar bagaimana mendatangkan investor, tetapi bagaimana memastikan investasi tersebut benar-benar menciptakan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Utara,” tandas Iswan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.