Tandaseru — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan bersinergi untuk mewujudkan “Asta Cita” Presiden melalui program prioritas pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Langkah ini dimatangkan dalam Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pembangunan KNMP Tahap 2 yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Tidore, Senin (25/5/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal KKP RI, Dr. Ade Tajudin Sutiawarman, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, jajaran Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Ahmad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas ditetapkannya Desa Maitara Tengah sebagai lokasi pembangunan KNMP Tahap 2. Ia menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari tiga sektor unggulan di Tidore, selain pariwisata dan pertanian.
“Desa Maitara Tengah dikenal sebagai kawasan yang memiliki potensi perikanan, wisata bahari, dan kekayaan budaya yang luar biasa. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Ahmad berharap program KNMP ini dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi lokal, serta menciptakan kawasan pesisir yang maju, bersih, produktif, dan berdaya saing. Selain itu, program ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru bagi generasi muda dan kaum perempuan.
Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP Dr. Ade Tajudin Sutiawarman, menjelaskan bahwa KNMP merupakan program prioritas nasional yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pembangunan ini mencakup penyediaan infrastruktur dasar, sarana pendukung perikanan, hingga penguatan kelembagaan.
Dr. Ade menambahkan, pemerintah telah menetapkan target pembangunan KNMP secara bertahap pada periode 2025 hingga 2029 dengan total mencapai sekitar 5.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.
Target hingga Akhir 2026 selesai di 1.369 lokasi (termasuk wilayah Provinsi Maluku Utara). Target jangka panjang (2025–2029) mencakup sekitar 5.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program lintas sektor ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tidak mungkin program sebesar ini dilaksanakan sendiri oleh KKP tanpa dukungan pemerintah daerah, aparat pengawasan, aparat penegak hukum, TNI/Polri, serta para pelaksana kegiatan. Sinergi diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel,” tegas Irjen KKP tersebut.
Usai melangsungkan rapat koordinasi di kantor wali kota, rombongan Irjen KKP bersama jalaran Pemkot Tidore langsung bertolak menuju Desa Maitara Tengah untuk melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan pembangunan di lapangan.
Turut hadir dalam rangkaian kegiatan ini Ketua DPRD Tidore, Sekretaris Daerah Tidore, Kepala Kantor Pertanahan Tidore, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KNMP Maitara, serta pihak kontraktor dan konsultan pengawas.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.