Tandaseru – Puluhan sopir truk yang tergabung dalam aliansi masyarakat lintas kabupaten/kota di Halmahera menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur dan DPRD Maluku Utara, Senin (11/5/2026). Massa menuntut solusi atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar yang telah melumpuhkan aktivitas transportasi logistik.

Para demonstran mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera membenahi sistem distribusi BBM subsidi. Selain kelangkaan, massa juga mengeluhkan tingginya harga Dexlite yang kini menembus angka Rp26.600 per liter, yang dinilai sangat membebani biaya operasional angkutan barang.

Dugaan Penimbunan

Perwakilan massa aksi, Faisal, mengungkapkan stok Biosolar hampir tidak ditemukan di SPBU wilayah Maluku Utara, termasuk di ibu kota Sofifi. Kondisi ini dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penimbunan.

“Ada oknum-oknum yang sengaja menimbun BBM subsidi ini. Penjualan yang tadinya Rp6.800 per liter, temuan kami di lapangan mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000,” tegas Faisal di hadapan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dan pimpinan DPRD.

Faisal menambahkan, ketidakstabilan harga BBM ini telah memicu efek domino, yakni melonjaknya harga material bangunan dan biaya distribusi barang kebutuhan pokok di berbagai wilayah.

Merespons tuntutan tersebut, massa meminta pemerintah segera melakukan langkah konkret agar distribusi BBM subsidi kembali normal dan tepat sasaran. Faisal menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) di 10 kabupaten/kota untuk memantau perkembangan situasi.

Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan signifikan, aliansi sopir truk mengancam akan melakukan aksi demonstrasi dengan skala yang lebih besar di seluruh wilayah Maluku Utara.

Ika Fuji Rahayu
Editor
Ika Fuji Rahayu
Reporter