Tandaseru – Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyampaian Catatan dan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD, Rabu (29/4/2026). Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ade Kama ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah menegaskan komitmen penyelarasan kebijakan dengan Pemerintah Pusat, terutama terkait instruksi penghematan belanja negara.
Dalam pidatonya, Wali Kota menyatakan kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah krusial demi menciptakan tata kelola keuangan yang lebih sehat melalui transparansi dan pengawasan ketat. Ia menekankan, keterbatasan fiskal yang ada saat ini tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, melainkan menjadi pemantik bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kebijakan efisiensi anggaran 2025 adalah langkah berani yang krusial untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih sehat. Kunci keberhasilannya terletak pada transparansi, pengawasan ketat, dan kemampuan memprioritaskan program yang langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Wali Kota di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Forkopimda.
Ia juga menyadari, kebijakan ini memberikan dampak langsung terhadap aktivitas pemerintahan pada tahun awal RPJMD 2025-2029, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan ulang terhadap program strategis. Sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata akan tetap diprioritaskan sebagai lokomotif ekonomi lokal yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai indikator kinerja.
“Daerah dituntut selektif, memilih program prioritas yang benar-benar mendesak. Efisiensi anggaran bukanlah akhir dari pembangunan, melainkan dorongan untuk berinovasi,” tegas Muhammad Sinen sembari memastikan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap akan terjaga dengan standar yang optimal bagi masyarakat.
Di sisi lain, DPRD Kota Tidore Kepulauan melalui juru bicara Sarmin Mustari menyampaikan sejumlah rekomendasi penting yang mencakup berbagai sektor, mulai dari audit internal pendidikan hingga transformasi layanan kesehatan terkait stunting. DPRD juga mendorong adanya digitalisasi informasi kerja melalui platform “Tidore Karir” serta penguatan koperasi nelayan guna menjamin stabilitas harga bahan pokok produksi dan operasional bagi masyarakat pesisir.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan situasi ini sebagai momentum membangun struktur keuangan yang tangguh menuju visi Tidore yang aman dan berkelanjutan. Ia menegaskan, seluruh catatan dari legislatif akan ditindaklanjuti secara serius dalam dokumen perencanaan daerah, karena keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.