Tandaseru — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi memulai langkah strategis untuk mensukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sekaligus mempercepat proses Ground Check (GC) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Tahap II.

Hal ini ditegaskan dalam sosialisasi yang dipimpin langsung Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota, Selasa (28/4/2026).

​Ia menegaskan akurasi data merupakan kunci utama dalam pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) sangat krusial agar data peserta penerima bantuan PBI terus diperbarui.

​”Saya minta para Camat untuk terus mengoordinir Lurah dan Kepala Desa agar melakukan kerja nyata di lapangan. Data PKH yang belum mencapai 100 persen harus segera dilengkapi untuk membantu BPS dalam verifikasi lapangan,” tegas Wali Kota.

​Muhammad juga menambahkan bahwa validitas data sangat menentukan keberlanjutan iuran BPJS bagi warga. Sinergi antara operator desa dengan petugas lapangan diharapkan dapat mempermudah proses pemutakhiran data sehingga tidak ada warga yang dirugikan akibat ketidaksinkronan informasi.

​Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menjelaskan bahwa tujuan utama dari Ground Check BPJS PBI ini adalah untuk menjamin bantuan iuran hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

​“Kami meminta seluruh admin dan operator di tingkat Kelurahan serta Desa untuk segera mengupdate data hingga 100 persen valid. Ada konsekuensi serius jika data tidak diperbarui, salah satunya adalah risiko penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang tentu akan merugikan masyarakat,” jelas Oky.

​Oky bilang, pasca sosialisasi ini, seluruh jajaran di tingkat bawah dapat bergerak cepat menindaklanjuti kekurangan data yang ada. Kerja sama yang solid antara operator desa dan BPS diharapkan mampu menghasilkan basis data yang akurat guna mendukung kebijakan perlindungan sosial di Kota Tidore Kepulauan.

​Acara sosialisasi ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan OPD terkait, Camat, Lurah, Kepala Desa, Pendamping PKH, serta seluruh Operator Desa/Kelurahan se-Kota Tidore Kepulauan.

Sahril Abdullah
Editor
Sahril Abdullah
Reporter