Tandaseru — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Persidangan I yang digelar, Selasa (07/04/2026).
Dalam laporan tersebut, Pemkab Halbar mencatatkan surplus anggaran meski ketergantungan fiskal terhadap pusat masih berada di angka yang signifikan.
Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,05 triliun atau sekitar 87,82 persen dari target sebesar Rp1,19 triliun. Meski secara nominal menurun dibanding tahun sebelumnya, Djufri menyebut angka ini merupakan hasil kerja keras kolektif di tengah tantangan fiskal yang berat.
”Fakta menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita baru terealisasi Rp40,6 miliar atau 5,4 persen dari total pendapatan. Ini kondisi yang harus kita jawab dengan kerja nyata dan inovasi,” ujar Djufri di hadapan anggota DPRD.
Data keuangan menunjukkan sektor Pendapatan Transfer masih menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi sebesar Rp1 triliun atau 91 persen dari total pemasukan daerah.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,01 triliun atau 86,20 persen dari pagu Rp1,17 triliun. Belanja operasi masih mendominasi pengeluaran guna memastikan keberlangsungan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Kebijakan efisiensi ini menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp35,9 miliar. Walaupun pembiayaan netto tercatat minus Rp30,5 miliar, posisi kas daerah dinyatakan tetap stabil dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp5,37 miliar.
Selain membedah postur keuangan, Pemkab Halbar juga memaparkan rapor indikator pembangunan manusia.
Tercatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan menjadi 69,75, dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 7,9 persen. Gini Ratio daerah juga berada di angka 0,232 yang mengindikasikan tingkat pemerataan ekonomi yang cukup baik.
Namun, sektor ekonomi masih menyisakan catatan kritis. Pertumbuhan ekonomi Halbar tercatat sebesar 3,91 persen, masih di bawah target yang ditetapkan. Selain itu, tingkat pengangguran justru mengalami kenaikan menjadi 4,06 persen.
Menutup laporannya, Wakil Bupati dari Partai NasDem ini menekankan bahwa angka-angka tersebut merupakan sinyal bagi pemerintah untuk mempertajam kebijakan. Ia berharap DPRD Halbar dapat memberikan rekomendasi strategis agar program kerja ke depan lebih menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.
”Kerja kita belum selesai. Masih ada ruang besar yang harus kita isi dengan kebijakan yang lebih tajam dan berdampak bagi rakyat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.