Berita Media dan Logika Ekonomi THR

Oleh: Anwar Husen

Kolomnis/Tinggal di Tidore

_______

Jika rasionalitas memandu kita 100 meter ke depan, maka pujian berlebihan memangkasnya 1000 meter

ADA berita media siang tadi. Judulnya, “Percepatan THR oleh Pemkot Tidore Dongkrak Ekonomi Warga Jelang Lebaran”. Petikan pembukanya, langkah berani Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam mempercepat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) terbukti memberi dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Situasi ini seperti mengulang fakta lama yang belum juga terurai: dominasi belanja Pemerintah Daerah [Pemda]. Artinya jika mengikuti alur media itu, dominasi belanja masih di Pemda. Ini bukan prestasi. THR itu hak ASN. Selama sumber-sumber baru pendapatan masyarakat belum tercipta, daerah ini masih tetap dikendalikan belanja daerah [APBD].

Tidak ada riset ekonomi bahwa pasar jadi ramai menjelang Idul Fitri sebagai akibat THR Pemda. Tak ada pembandingnya dengan situasi yang sama di tahun lalu. Kita seolah memandang bahwa pulau Tidore letaknya sendirian di tengah samudera. Tak ada interaksi ekonomi kawasan. Kita tak menghitung minimal 2 variabel dominan: ASN Pemda Halmahera Tengah asal pulau Tidore dan pekerja migran asal Tidore yang bekerja di luar daerah. Sebut saja yang paling dominan seperti pekerja industri pertambangan dan kelompok kuli bangunan. Menyimpulkan dengan frasa “terbukti” seperti klaim media ini, adalah terburu-buru. Proses penggampangan masalah.

Benar bahwa THR dicairkan H-4 lebaran dan instruksi kepala daerah agar belanjanya di Tidore. Tak salah. THR daerah lain di Maluku Utara juga jauh lebih cepat cairnya. Tak terikat Pemerintah Pusat [Pempus]. Tapi tak bisa dipastikan bahwa itu adalah satu-satunya variabel pengungkit. Andai asumsi media di atas benar saja, tak sekadar berhenti di soal pasar yang ramai dan bergeliat. Harus dipastikan dengan riset, seberapa efeknya jika terjadi pelarian modal [capital flight].

Begini sampel logika umumnya. Dominasi penjual pakaian jadi, umumnya berasal dari luar daerah. Harus bisa dipastikan seberapa besar potensi THR tadi yang terserap dari item belanja ini, dan berapa potensi capital flight-nya, jika anjuran tak berbelanja di luar Tidore itu efektif.

Ini peran “pekerja migran” Tidore yang kontribusinya tak ada dalam berita tadi. Meski dari informasi jumlah mereka cukup banyak, andai total mereka yang bekerja di perusahaan pertambangan tadi, bisa di angka 500 orang saja, dengan asumsi rata-rata pendapatan per bulan sebesar Rp5 juta maka didapat angka Rp2,5 miliar. Jika dibuka pengeluaran operasionalnya 30 persen maka tersisa angka Rp2,7 miliar yang berpotensi untuk mengasapi ekonomi domestik, termasuk saving biaya pendidikan anak. Juga sekaligus “menolong” ekonomi daerah ini, untuk waktu satu bulan saja mereka bekerja. Tidakkah ini adalah sesuatu yang besar dan sangat penting? Secara ekonomi, bisa dihitung seberapa besar kontribusi mereka menggerakkan ekonomi daerah ini, yang miskin investasi dan berimplikasi pada minimnya lapangan kerja. Kelompok ini perlu diberi apresiasi yang setara. Seperti yang pernah disematkan kepada Pekerja Migran Indonesia, yang dulunya disebut TKI, yang punya kontribusi ratusan triliun per bulan terhadap negara, mereka adalah “pahlawan devisa” bagi negara. Mereka turut berkontribusi menyumbang pemasukan devisa dalam bentuk remitansi, pengiriman uang dari dan ke Indonesia. Meski untuk keluarga mereka di Indonesia dan tak masuk dalam pendapatan negara, mereka bertaruh risiko dengan pekerjaannya, mereka semua adalah pahlawan ekonomi daerah ini, sama seperti para pekerja migran kita, apapun sebutannya. Tak tertulis di dalam dokumen APBD saja, yang membuat besaran nominal dari kontribusi mereka itu terlihat samar.

Di momentum ramadan dan Idul Fitri, kelompok ini tak mungkin melewatkannya bersama keluarga di tempat kerjanya, di luar daerah. Mereka pulang membawa dompet berisi uang untuk dibelanjakannya di sini. Ini peran “pekerja migran” Tidore, yang kontribusinya tak ada dalam berita tadi.

Hampir semua orang menginginkan pujian. Tapi mereka yang terpelajar itu juga punya pengetahuan untuk membedakan mana pujian yang rasional dan mana tendensi. Apalagi bagi pejabat. Mereka juga sadar bahwa esensi memuji yang tak faktual, itu penghinaan. Merendahkan martabat.

Jika rasionalitas memandu kita 100 meter ke depan, maka pujian berlebihan memangkasnya 1000 meter. Wallahualam. (*)