Tandaseru – Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI segera turun ke lapangan guna memantau situasi keamanan di Kabupaten Tambrauw. Desakan ini muncul pasca-insiden penyerangan yang menewaskan dua tenaga kesehatan di Distrik Bamusbama pada Senin (16/03/2026), yang kemudian diikuti tindakan hukum dari aparat gabungan TNI dan Polri yang diduga menyasar warga sipil.
Thomas mengungkapkan, pasca-kejadian tersebut, aparat melakukan pemalangan jalan raya antara Tambrauw dan Sorong serta melakukan pemeriksaan intensif di kampung-kampung sekitar lokasi kejadian. Ia menyayangkan adanya dugaan penangkapan, penganiayaan, hingga penyiksaan terhadap sedikitnya 10 warga sipil yang dianggap tidak berkaitan dengan konflik tersebut. Menurutnya, tindakan represif ini merupakan bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang serius.
“Aparat keamanan jangan bertindak represif dan brutal terhadap warga sipil yang tidak tahu-menahu atas peristiwa tersebut. Aparat memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum secara profesional, proporsional, dan terukur yang tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia,” tegas Thomas dalam pernyataan resminya, Kamis (19/03/2026).
Ia menambahkan, TPNPB-OPM telah menyatakan bertanggung jawab atas kematian dua tenaga kesehatan tersebut, sehingga seharusnya pengejaran difokuskan kepada pelaku utama, bukan kepada masyarakat umum. Thomas menilai tindakan brutal aparat justru menunjukkan ketidakmampuan mengungkap kasus secara adil dan transparan. Ia juga mengingatkan, perlindungan warga sipil dalam situasi konflik telah diatur secara tegas dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Lebih lanjut, POHR meminta Pemerintah Pusat, termasuk Presiden Prabowo, membuka ruang dialog konstruktif sebagai solusi permanen atas konflik berkepanjangan di Tanah Papua. Pihaknya berharap Komnas HAM segera melakukan observasi untuk meminimalisir potensi pelanggaran HAM yang lebih luas. Thomas menekankan, pendekatan humanis dan komunikasi bermartabat jauh lebih dibutuhkan daripada tindakan koersif yang hanya akan memperlebar api konflik di daerah tersebut.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.