Tandaseru — Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP FORMAPAS MALUT) menyoroti kegagalan Kabupaten Pulau Taliabu dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih tahun anggaran 2026.
Sorotan ini disampaikan Nurul Selvia Ningsi, Bendahara Umum PP FORMAPAS MALUT. Ia menilai kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan data dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di daerah untuk memastikan nelayan tidak kehilangan kesempatan mendapatkan fasilitas penting dari pemerintah pusat.
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan prioritas nasional yang digagas Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan komunitas nelayan melalui pembangunan infrastruktur perikanan, fasilitas produksi dan penunjang seperti gudang beku, dermaga, pabrik es, bengkel kapal, serta peningkatan kemampuan kelembagaan nelayan. Program ini ditargetkan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatkan produktivitas nelayan secara signifikan.
“Namun, laporan terkini menyebutkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu harus menelan pil pahit karena empat desa yakni Limbo, Jorjoga, Talo, dan Kasango gagal masuk program Nelayan Merah Putih. Mirisnya, kegagalan ini disebabkan data yang tidak valid dan jumlah nelayan yang dianggap belum mencukupi syarat administrasi menjadi kendala utama,” ujar Nurul, Sabtu (28/2/2026).
Menurut Nurul, kondisi ini bukan hanya soal teknis administratif semata, tetapi juga menunjukkan ketidaksiapan SDM daerah memenuhi persyaratan program nasional.
“Kegagalan ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah Pulau Taliabu untuk benahi data dan sumber daya di daerah. Nelayan Taliabu berhak mendapatkan akses yang sama terhadap peluang pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Pusat,” tegas Nurul.
Nurul menilai kualitas data daerah, termasuk jumlah nelayan yang akurat, sangat penting agar nelayan lokal benar-benar terakomodasi dalam setiap program strategis pemerintah. Ia mengingatkan, program seperti Kampung Nelayan Merah Putih dapat membuka akses bagi berbagai fasilitas yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan, seperti bantuan mesin kapal, pelatihan keterampilan, dan peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
Nurul juga mengimbau pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait melakukan sinergi yang kuat antara perencanaan pembangunan dengan penguatan basis data nelayan.
“Perbaikan data bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang menyentuh kehidupan nelayan,” ujarnya.
Sebagai organisasi mahasiswa, Formapas Malut mendukung pembangunan daerah, siap memberikan dukungan pemikiran strategis untuk membantu daerah dalam menyusun strategi agar pada masa mendatang nelayan Pulau Taliabu tidak lagi tertinggal dari daerah lainnya. Organisasi mahasiswa ini juga berharap pemerintah daerah, lembaga teknis, dan komunitas lokal nelayan dapat bersama-sama memperkuat kapasitas sumber daya manusia demi tercapainya program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.