Sang Ngara Mabeno

Oleh: Ahmad Ibrahim

_______

DALAM disertasinya: Loloda dalam Penataan Maluku Utara Masa Kolonial Belanda 1817-1915, sebuah Kajian Sejarah Politik Pemerintahan Lokal di Maluku Utara sejarawan dari Universitas Khairun Ternate DR. Abdul Rahman mengungkapkan Loloda merupakan sebuah kerajaan tertua di kawasan laut dan kepulauan di Maluku.

Kekuasaan Loloda sendiri meliputi seluruh pesisir utara dan barat Pulau Halmahera. Baik di bagian barat laut, barat daya Halmahera hingga wilayah timur dan tengah Halmahera.

Bahkan berdasarkan analisis sumber dan data yang ia lakukan menyebutkan wilayah kekuasaan Loloda juga mencakup Sulawesi Utara.

Dalam buku yang ditulis ayah saya H. Djafar Ibrahim berjudul Loloda Ngara Mabeno yang Terlupakan khususnya seputar sejarah moyang mereka juga tidak luput dari cerita yang sama sebagaimana studi yang dilakukan DR. Abdul Rahman.

Dalam buku yang diterbitkan oleh penerbit WR Yogyakarta dengan ISBN: 978-602-1384-55-8, Oktober 2014, itu juga memuat lembaran nasab moyang mereka yang menjadi pegangan yang ditulis ulama besar dan penyiar agama di Loloda Kepulauan yakni Alhabib Muhammad Bin Abdurrahman Bin Hasyim Albaar Dagasuli 150 tahun lalu.

Dari Loloda inilah kita mengenal Horukie, puteri dari Jazirah Utara, Halmahera. Ia sang pendekar yang diberi nama oleh kedaton yang melahirkan imperium besar bernama Ternate.

Sebagaimana juga Sasa, Depana, dan Robodoi sang penguasa laut itu — Loloda menjadi pilar penting manakala bajak-bajak laut tunduk kepadanya.

Loloda sendiri sudah dikenal dalam sejarah bahkan dalam beberapa literatur seperti Encyclopaedy van Nederland Indie 1918 diakui sebagai salah satu kerajaan tertua di Maluku yang acap disebut sebagai Ngara Mabeno. Artinya “penjaga pintu utara”.

Sayang nama Loloda akhirnya tenggelam karena persoalan hegemoni di antara kerajaan di Maluku.

DR. Abdul Rahman dalam studinya mengakui terdapat hubungan genelogis, sosiologis, politik, dan kultural antara Loloda dari Halmahera Utara dan Halmahera Barat dan sekitarnya dengan Sulawesi Utara khususnya Bolaang Mongondow.

“Baik dalam konteks tradisi lisan maupun dalam kaitannya dengan sumber, bahan, dan data kolonial mengungkapkan hal yang sama,” ujarnya kepada saya, (2/10/19).

Dalam studinya itu disebutkan Loloda telah melakukan penjelajahan ke kawasan laut dan Kepulauan Sulawesi, khususnya di wilayah pesisir pantai timur Sulawesi Utara paling tidak sejak akhir abad ke-14 atau sekitar tahun 1384.

“Mereka ini berdiaspora baik dalam konteks sosiologis, kultural, politis, dan tentu saja ekonomi,” ujarnya.

Mengenai Loloda dan nama Loloda Mokoagow, memang ada hubungan, tetapi sejauh analisis sumber dan data yang ia lakukan nampaknya bukan merupakan hubungan genealogis (keturunan) tetapi hubungan politik dan kultural.

Secara kultural, nama Loloda pada Loloda Mokoagow lebih pada hubungan kultural. Bahkan nama bandara Boloang Mongondow pun diberi nama Bandara Loloda Mokoagow.

“Loloda itu bermakna sakti, hebat, tangguh, dan sangat sulit terkalahkan dalam perang laut maupun darat. Jadi, secara politik dan kultural nama Loloda digunakan untuk memperkuat kekuatan dan kharisma kepemimpinan serta kekuasaan,” ujarnya.

Jadi saat itu penduduk atau orang-orang Loloda dari Halmahera dapat dengan mudah berdiaspora di Bolmong pada khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya dengan persebaran yang sangat luas di kawasan itu termasuk Manado.

“Dalam konteks sosiologis, mobilitas sosial orang Loloda termasuk sangat tinggi di kawasan laut dan Kepulauan Sulawesi bahkan jejak-jejaknya masih dapat terlihat sampai sekarang,” ungkapnya.

Ia tidak membantah jika orang-orang Loloda telah berdiaspora secara genealogis (berketurunan/kawin mawin) dengan penduduk pribumi Sulawesi Utara. Misalnya dengan orang-orang Bolmong, Manado, Sangir, dan sebagainya. Proses asimilasi yang terjadi sekitar abad ke-14 hingga sekarang diakui memang benar.

Itu sebabnya sehingga dapat dikatakan bahwa Loloda memang “hilang” di Halmahera, Maluku Utara, tetapi sesungguhnya Loloda “muncul” di Sulawesi Utara dengan diaspora politik dan kultural bahkan meluas hingga ke wilayah lain seperti Sulawesi Tengah, Luwuk, dan Banggai.

Dalam suatu komentar atas catatan saya ini, penulis buku: Mukadimah Celebes Utara, 2024, Patra Mokoginta mengatakan bahwa soal Loloda dan nama Loloda Mokoagow ada hubungan genealogis antara nenek dari Loloda Mokoagow bernama Gogune dengan Loloda dimana leluhur Gogune terikat silsilah dengan Raja Loloda (Komalo Besi). Hubungan politik yang cukup kuat antara Tadohe (ayah dari Loloda Mokoagow) dengan raja ke-11 Loloda bernama Kolano Dukomalamo.

Dalam beberapa literatur kolonial Belanda, menurut DR Abdul Rahman, Robodoi selalu dikatakan dari Tobelo dan dianggap sebagai pemimpin bajak laut Tobelo-Galela yang ditakuti pemerintah kolonial.

Namun, berdasarkan studi yang dilakukannya ia menemukan ada perbedaan antara tradisi lisan masyarakat lokal dan dokumen-dokumen kolonial yang ada.

“Bajak laut yang beroperasi di kawasan laut dan kepulauan Maluku tidak selalu orang Tobelo-Galela, tetapi sesungguhnya terdapat pula banyak orang Loloda. Dan orang-orang dari utara dan barat Halmahera,” ujarnya.

Di sinilah Robodoi muncul yang tidak telepas dari kata “Doi” yang menjadi salah satu nama pulau di Kepulauan Loloda Utara sebagaimana terdapat dalam peta Indonesia yang tercatat bernama Pulau Doi itu.

Robodoi juga dalam literatur disebut sebagai Jouhukum Doi atau penasehat hukum laut dari Pulau Doi yang dipakai oleh Kesultanan Tidore.

DR.Abdul Rahman mengaku perlu dikaji lagi generalisasi untuk semua bajak laut dari Halmahera yang beroperasi di kawasan laut dan kepulauan Maluku dan perairan di kawasan laut dan Kepulauan Sulawesi adalah orang-orang Tobelo-Galela — yang banyak disinggung oleh AB. Lapian seorang sejarawan maritim Indonesia terkemuka — itu harus ditinjau kembali.

Sebab jika dilihat secara geografis wilayah Maluku bagian utara maka sesungguhnya potensi kemunculan gerakan-gerakan bajak laut di kawasan itu berada pada pesisir barat Halmahera, baik di barat daya maupun di barat laut.

“Di situ ada Loloda. Sebuah negeri teluk yang di sekitarnya diliputi oleh daerah pesisir, sungai, tanjung, kepulauan, dan teluk. Di mana menjadi sarang-sarang kemunculan pergerakan bajak laut yang umumnya selalu menentang dan menyerang kapal api kolonial Belanda yang selalu berupaya memblokade dan memonopoli jalur-jalur ekonomi maritim di Maluku,” ujarnya.

Dalam studi yang dilakukan tentang bajak laut yang ditulis oleh Bleeker seorang penulis Belanda abad ke-19 banyak menyebutkan peranan Loloda dan orang-orangnya yang dalam kaitannya dengan aksi-aksi bajak laut di kawasan laut dan Kepulauan Maluku itu mengungkapkan peranan mereka memblokade hegemoni Belanda pada jalur maritim di Maluku itu.

Buku itu sesunguhnya jika analisis menurut DR.Abdul Rahman juga dipakai dan dikutip bahkan diterjemahkan pula oleh sejarawan A.B. Lapian dalam disertasinya berjudul: Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad ke-19.

Tetapi nampak dari hasil bacaan yang ia lakukan Lapian tidak mencantumkan karya Bleeker yang menarik itu ke dalam catatan kaki dan daftar pustakanya.

“Saya tidak tahu alasannya mengapa AB.Lapian tidak mencantumkan itu,” ujarnya.

Pertanyaan kita kemudian adalah, mengapa secara genealogis nama Loloda bisa muncul di Sulawesi Utara dan berdiaspora secara politik dan kultural hingga Boloang Mangondow, Manado, Sangir, dsbnya. Bahkan tidak saja di utara Pulau Halmahera dan Halmahera Barat tapi meluas hingga ke wilayah lain seperti Sulawesi Tengah, Luwuk, dan Banggai?

Bahkan nama bandara Boloang Mangondow pun kini telah diabadikan dengan nama Bandara Loloda Mokoagow.

Kalau memang Loloda itu bermakna sakti, hebat, tangguh, dan sangat sulit terkalahkan dalam perang laut maupun darat, mengapa nama Loloda seolah “hilang” di ujung utara Halmahera padahal secara fisik nama kepulauan dan identitas kultural Loloda masih berdiri kokoh hingga kini.

Tentu ini menjadi tugas para sejarawan untuk bisa meneliti lebih jauh tentang nama dan kebesaran Loloda sang Ngara Mabeno dalam lintasan sejarah di Kepulauan Maluku. (*)