Pelajaran Moral dari Rezim yang Berganti

Oleh: Anwar Husen

Pemerhati Sosial/Tinggal di Tidore, Maluku Utara

_________

“Ada pelajaran moral di sini. Alkisah di sebuah momentum, banyak warga sekolah yang tak rela, hingga menangisi pergantian kepala sekolah idola mereka. Sang kepala sekolah ini naik ke podium untuk pamitan. Dia berujar pelan: Jangan keburu memuja saya, tunggu kepala sekolah baru yang datang, nilai kinerjanya beberapa waktu, bandingkan dan ambil kesimpulan.”

MANTAN Menkopolhukam Mahfud MD pernah mengingatkan para pejabat di sebuah wawancara. Isinya kurang lebih, bekerjalah baik-baik. Sebab jika tidak, anda akan bermasalah ketika rezim berganti.

Meski tanpa diingatkan sekalipun, ini adalah logika yang koheren, diterima umum dan terjadi di banyak negara. Itu karena, setiap pemimpin politik, entah itu kepala negara atau kepala daerah, datang dengan latarnya masing-masing dalam banyak hal. Itulah yang kemudian terlihat jadi ruh kepemimpinnya, memengaruhi dan mewarnai setiap kebijakannya.

Yang paling menonjol dalam rentetan fakta itu di banyak tempat dan level kepemimpinan: arah kebijakan berubah, begal kebijakan dan uang negara diproses hukum, pejabat lama yang terafiliasi rezim lama dipreteli kekuasaannya, hingga diganti. Bahkan di penjara.

Di Indonesia, bisa dibilang bahwa secara garis besar, latar rezim yang paling menonjol dalam transformasi kekuasaan negara hingga saat ini, adalah dari rezim orde lama ke orde baru, orde baru ke orde reformasi, dan peralihan kekuasaan rezim Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. 10 tahun kepemimpinan rezim ini, bisa dibilang memiliki “daya rusak” struktural yang luar biasa, setara dua orde sebelumnya yang berkuasa cukup lama. Nyaris semua lembaga negara dan elemen strategis sosial kemasyarakatan dan keagamaan, dikendalaikan dan terperangkap kooptasi kekuasaan negara. Di level kepemimpinan kepala daerah juga sama. Banyak fakta menunjukan itu meski dengan kadar dan eskalasi yang berbeda.

“Menhan Sjafrie Mengamuk di Bandara Ilegal yang Diresmikan Jokowi: Tidak Boleh Ada Negara Dalam Negara”, adalah judul yang disodorkan media DEMOCRAZY.ID [24/11]. Ini diduga berkait perintah Presiden Prabowo untuk menggelar latihan TNI di dua wilayah yang dekat dengan tambang ilegal — Bangka Belitung dan Morowali. Di Morowali, di sinyalir ada bandara di tengah hutan yang tak tersentuh otoritas negara.

Di Maluku Utara, fakta isu soal tambang ini di beberapa wilayah, bergulir deras beberapa pekan terakhir. Ini berkait dengan banyak hal, tetapi mengerucut pada dugaan pelanggaran aturan, kerusakan ekologis dan serbuan Tenaga Kerja Asing [TKA]. Dari media Narasitimur.id [24/11], Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara mencatat sebanyak 34.460 Warga Negara Asing [WNA] berada di wilayah Maluku Utara per November 2025. Data ini dihimpun dari dua kantor imigrasi, yakni Kanim Kelas I TPI Ternate dan Kanim Kelas II Non TPI Tobelo.
Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Maluku Utara, Mohammad Ridwan, mengatakan bahwa sebaran WNA di Maluku Utara didominasi dua kabupaten besar, yaitu Halmahera Tengah [Halteng] dan Halmahera Selatan [Halsel]. Kedua wilayah tersebut menjadi pusat aktivitas industri dan pertambangan sehingga jumlah tenaga kerja asing meningkat setiap tahun.

Ini lain lagi. Ada yang menarik karena tak biasa dari wajah politik Indonesia pekan ini. Gerakan 212 kembali menggelar reuni pada 2 Desember nanti. Mereka mengundang secara terbuka Presiden Prabowo Subianto. Di tulisannya berjudul, “Dari Dibungkam ke Diundang: Politik Dua Wajah 212 di Era Prabowo”, di media Fusilatnews [25/11], Damai Hari Lubis menulis bahwa ada yang berubah dalam lanskap politik Indonesia ketika gerakan 212 kembali menggelar reuni akbarnya pada 2 Desember 2025. Perubahan itu tidak terletak pada massa yang hadir, seruan moral yang digaungkan, ataupun figur-figur sentral yang mengisi panggung. Pergeseran terbesar justru tampak pada relasi politik gerakan ini dengan puncak kekuasaan. Bila pada periode 2014–2024 gerakan 212 berjalan dalam suasana penuh curiga dan ketegangan—kala Joko Widodo berada di tampuk kekuasaan—kini suasana itu mencair. Hubungan dengan pemerintah bergeser dari resistensi menjadi kedekatan politis yang tak dapat diabaikan.

Ada juga, jika beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi [MK] memutuskan untuk membebaskan anggota Polri dari jabatan sipil, maka itu adalah bagian dari skenario rezim sebelumnya, dengan segala targetnya. Setidaknya, ini pandangan beberapa pengamat.

Dan ini yang paling memalukan: Konflik terbuka di tubuh ormas keagamaan Nahdlatul Ulama [NU] yang tak terhindarkan. Banyak variabel yang di sinyalir jadi sebab. Meski kadang memalukan, itulah fakta yang harus diterima umat di negara ini.

Peneliti politik dan media Buni Yani mengaku sama sekali tidak terkejut dengan gonjang ganjing di tubuh Nahdlatul Ulama (NU). “NU telah diseret masuk politik praktis dan mendukung Joko Widodo yang zalim selama 10 tahun,” kata Buni Yani di akun Facebooknya, yang dikutip Gelora Co [24/11]. Menurut Buni Yani, NU telah diseret masuk wilayah yang sesungguhnya bukan hal urgent bagi kaum Nahdliyin yang kebanyakan masih tinggal di desa dan kurang terdidik.

Bagaimana memahami anatomi konflik ini secara lebih detail, Pemimpin Redaksi Media Fusilatnews Ali Syarief, mengurai beberapa sub judul yang mengitarinya dan menarik dicerna. Di judulnya,
“Dua Bersaudara di Persimpangan Moral: Tragedi Gus Yahya dan Gus Yaqut dalam Bayang-Bayang Kekuasaan” [Fusilat, 24/11]. Dia menulis bahwa dalam sejarah sosial-politik Indonesia, jarang sekali muncul dua tokoh kakak-beradik yang berada di puncak struktur keagamaan dan politik sekaligus. Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, dan Gus Yaqut, Menteri Agama, adalah dua nama yang seharusnya memancarkan keteduhan pesantren dan karakter moral warisan para kiai. Namun hari ini, justru kedua nama itu menjadi pusat pusaran kritik, kekecewaan, bahkan kemarahan sebagian umat. Dua skandal besar—kedekatan Gus Yahya dengan rezim Zionis Israel dan skandal penyelenggaraan haji yang menyeret Gus Yaqut—menjadi cermin tragis dari bagaimana kekuasaan dapat menggerus etika, bahkan pada mereka yang lahir dari keluarga ulama besar. Dan ini sub judulnya, Putra Pesantren yang Terseret Arus Kekuasaan, Gus Yahya dan Bayang-Bayang Zionisme: Luka yang Menganga bagi Umat, Gus Yaqut dan Skandal Haji: Ketika Pelayanan Ibadah Menjadi Ruang Kecurigaan, NU dalam Krisis Kepercayaan: Reputasi Lembaga Terseret oleh Dua Tokohnya, Dua Skandal, Satu Akar Masalah, dan Kesimpulan: Tragedi Keluarga, Tragedi Bangsa.

Banyak kejahatan kebijakan yang daya rusaknya struktural. Dan banyak pula pelajaran moral di masa lalu itu, kejahatan yang nyaris tak ada habisnya diurai. Dan jejaknya bisa diamati saat ini. Ada yang mencoba bertransformasi dan “ganti kulit”, meski terkesan tak alami karena terpaksa, yang kebohongannya dipergoki, ada juga yang terpaksa melepaskan jabatan, kena pangkas tunjangan jabatan, disita uang hasil kejahatan, terkuak utang besar yang tak jelas sumbernya, ada yang sedang diincar KPK, ada yang masuk status DPO, ada yang sedang antri dipenjarakan, hingga ada yang sedang beristighfar di balik jeruji penjara.

Ada pelajaran moral di sini. Alkisah di sebuah momentum, banyak warga sekolah yang tak rela, hingga menangisi pergantian kepala sekolah idola mereka. Sang kepala sekolah ini naik ke podium untuk pamitan. Dia berujar pelan: Jangan keburu memuja saya, tunggu kepala sekolah baru yang datang, nilai kinerjanya beberapa waktu, bandingkan dan ambil kesimpulan. Wallahua’lam. (*)