Tandaseru — Bupati Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sashabila Widya L. Mus mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).
Kedatangan Sashabila di gedung komisi anti rasuah tersebut dalam rangka untuk membahas capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Pulau Taliabu.
MCP sendiri merupakan sistem yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau dan mendorong pemerintah daerah dalam penerapan program pencegahan korupsi melalui delapan area intervensi.
Sashabila menjelaskan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan arahan dan pendampingan langsung dari KPK agar indikator MCP Taliabu dapat terus meningkat setiap tahunnya.
“Kami ingin memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui konsultasi ini, kami berharap mendapatkan bimbingan teknis dari KPK agar indikator MCP Taliabu bisa lebih baik,” ujarnya.
Ia bilang, komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam memperbaiki tata kelola dan mendorong transparansi sudah menjadi prioritas utama. Berbagai langkah perbaikan, mulai dari penguatan sistem pengawasan internal, penataan aset daerah, hingga peningkatan kualitas layanan publik, terus dilakukan.
“Kita ingin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan KPK dalam bidang pencegahan korupsi. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud di seluruh sektor pelayanan publik,” tambahnya.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari komitmen Bupati Sashabila untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami dan menerapkan prinsip good governance.
Dalam pertemuan tersebut, pihak KPK memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis agar Pemkab Taliabu dapat memperbaiki area-area MCP yang masih perlu ditingkatkan, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset daerah.
Dengan langkah konsultatif ini, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menegaskan tekadnya untuk menjadi daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.