Tandaseru — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Maluku Utara, Abner Nones, menegaskan PIKI harus menjadi wadah intelektual yang mengedepankan ide, gagasan, serta pemikiran konstruktif dalam merespons berbagai persoalan pemerintahan dan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Abner dalam sambutannya pada Konferensi Cabang (Konfercab) PIKI Kabupaten Halmahera Timur yang berlangsung di Gedung Gereja Maulango, Desa Buli Sailal, Senin (2/11/2026).
“PIKI memiliki tanggung jawab untuk membangun tradisi diskusi intelektual, baik dalam bidang politik, pemerintahan, maupun implementasi kebijakan publik. Karena itu, organisasi tidak semestinya hanya mengandalkan aksi demonstrasi atau penyampaian aspirasi dengan cara-cara konfrontatif, tetapi harus mampu menawarkan solusi berdasarkan kajian dan pemikiran yang matang,” ujar Abner.
Menurutnya, para kader PIKI perlu memahami secara mendalam posisi serta kewenangan setiap lembaga dalam sistem pemerintahan agar gagasan yang disampaikan selalu sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kritik kepada pemerintah maupun lembaga legislatif dapat disampaikan secara tepat dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya memahami fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain menyoroti tata kelola pemerintahan, Abner turut menyinggung berbagai persoalan ketenagakerjaan di Maluku Utara, termasuk adanya dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan tanpa melalui prosedur semestinya. Ia menilai persoalan krusial seperti ini harus disikapi melalui pemikiran kritis, kajian mendalam, serta langkah penyelesaian yang berlandaskan hukum.
“Saya berharap PIKI dapat mengambil peran dalam mengkaji persoalan-persoalan tersebut dan menawarkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Perjuangan intelektual tidak cukup hanya menyampaikan kritik, tetapi juga harus menghadirkan alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan,” harapnya.
Menutup arahannya, Abner juga mengungkapkan pandangannya terkait regenerasi kepemimpinan di dalam tubuh organisasi. Ia menyatakan keinginannya untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada generasi berikutnya yang memiliki kapasitas guna melanjutkan estafet kepemimpinan serta mengembangkan organisasi secara berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.